• KANAL BERITA

Penambahan Pasukan Batasi Kebebasan Warga Papua

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk menambah pasukan TNI/Polri, dinilai sebagai gambaran kekeliruan dalam memahami Papua. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

"Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah, merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga," kata Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie, Rabu (21/8).

Menurutnya, pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua, sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia atau human security. Dia juga menilai, rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia, sangatlah destruktif. "Sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan, seharusnya berbasis pada keamanan manusia. Baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan," ujarnya.

Dalam human security, lanjutnya, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara atau state oriented, melainkan manusia atau human oriented. Yang kemudian ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua.

"Untuk itu, Setara Institute mendorong Presiden Joko Widodo untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua, sebagai basis penanganan Papua secara holistik. Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden atau special envoy ke Papua," tandasnya.

Hal itu untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami atau mutual understanding, sebagai basis dialog Jakarta-Papua. Dikatakan, jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka. "Sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," tegasnya.

Adapun Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan/unable atau keengganan/unwilling pemerintah.

"Khususnya untuk memahami Papua secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar. Padahal, anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elit daerah, bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua," ucapnya.


(Saktia Andri Susilo/CN26/SM Network)