• KANAL BERITA

Pembahasan RUU Pertanahan Harus Libatkan Semua Kementerian Terkait

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Firman Subagyo mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan surat presiden (Surpres) terkait pembahasan RUU Pertanahan. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian RUU Pertanahan yang dinilai mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

Presiden Jokowi telah meminta kepada Wapres Jusuf Kalla untuk membantu mencarikan jalan penyelesaian RUU Pertanahan. Kemudian, hal itu ditindaklanjuti oleh Jusuf Kalla dengan mengumpulkan menteri-menteri terkait, dan meminta menyusun tugasnya yang terkait dengan pertanahan, sembari disesuaikan dengan draf RUU tersebut. Kemudian JK meminta Menko Perekonomian untuk mengoordinasi dan menyinkronkan antar kementerian dan lembaga.

"Langkah tersebut sudah benar, dan karena itu Presiden tinggal mengeluarkan Surpres baru untuk pembahasan RUU Pertanahan yang melibatkan semua kementerian terkait yakni ATR/BPN, KKP, ESDM, Kemenhan, KLHK, dan lembaga terkait. Kami dari DPR setuju dengan langkah Presiden. Dengan Surpres baru, RUU Pertanahan akan dapat diselesaikan," kata Firman Subagyo.

Menurutnya, pembahasan RUU Pertanahan memang harus melibatkan kementerian terkait, dan selama ini tidak dilibatkan sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengapa RUU Pertanahan yang berkaitan langsung dengan banyak kementerian, pembahasannya tidak komprehensif.

"Dengan perkembangan baru ini, menurut saya tinggal menunggu Surpres baru dari Presiden Jokowi, sehingga pesan JK agar kementerian menyusun tugasnya terkait RUU tersebut bisa dilakukan pembahasan bersama di DPR, dengan DIM yang baru," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Ditegaskan, RUU Pertanahan harus sejalan jiwa dan ruhnya dengan keinginan pemerintah agar iklim investasi jauh lebih baik lagi. Karena itu UU ini nantinya jangan terlalu rumit, detilnya diatur lewat PP. "Karena itu pelibatan semua kementerian terkait suatu keharusan," katanya.

Oleh karena itu dia mengingatkan, jika pembahasan RUU tersebut belum melibatkan semua kementerian terkait, sebaiknya jangan dipaksakan untuk disahkan. Sebab, implikasinya, bagaimana proses-proses hukum kasus sengketa lahan/tanah yang sedang berjalan, itu harus tetap dilakukan penegakkan hukum. Jadi, lanjutnya, UU Pertanahan jangan mereduksi aspek penegakkan hukum. Mereka yang salah melakukan perusakan hutan, atau melakukan hal-hal melanggar UU harus dihukum.

”Juga UU Pertanahan tidak boleh mereduksi UU yang ranahnya kementerian lain, misalnya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu juga tanah/lahan milik TNI-Polri, Kemenhan, dan juga ESDM yang sudah ada payung hukumnya masing-masing," papar Firman.


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)