• KANAL BERITA

QRIS Memudahkan Transaksi UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto meluncurkan QRIS secara serentak bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan RI.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto meluncurkan QRIS secara serentak bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan RI.

PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan RI untuk memudahkan transaksi masyarakat, tak terkecuali bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kepala Perwakilan Bank Indoensia Purwokerto, Agus Chusaini, mengaku optimistis UMKM akan tumbuh, karena mereka cukup bekerja sama dengan satu perusahaan jasa sistem pembayaran (PJSP). Kemudian, UMKM akan mendapat QRIS untuk digunakan semua metode sistem pembayaran, sehingga akan memudahkan masyarakat berbelanja.

"Kami menduga UMKM akan tumbuh. Harapannya transaksi di UMKM akan naik. Transaksi nontunai ke depan akan semakin cepat dan UMKM naik," kata dia saat Media Briefing QRIS di ruang rapat BI Purwokerto, Senin (19/8) sore.

Menurut dia, peluncuran QRIS bertujuan mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Maju.

Adapun bagi UMKM yang ingin memiliki QRIS dapat menghubungi PJSP, bisa perbankan maupun nonbank tergantung dimana UMKM punya rekening dan mereka akan mendapatkan QRIS.

"Kami dari BI akan terus sosialisasi supaya masyarakat <I>awareness<P>, sehingga bisa menggunakan QRIS," katanya.

Sementara itu, saat menyampaikan materi Agus menjelaskan, peluncuran QRIS dllakukan secara serentak di Kantor Pusat Bank Indonesia dan seluruh Kantor Perwakilan BI yang ada di Indonesia pada HUT ke 74 Kemerdekaan RI.

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antarpenyelenggara, antarinstrumen, termasuk antarnegara.

Dia mengatakan, standar nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.

Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (<I>merchant<P>) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit.  (Fenomena saat ini, 1 <I>merchant<P> memiliki banyak QR code dari masing-masing penerbit, seperti Gopay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Adanya QRIS dapat mengintegrasikan 1 QR Code <I>merchant<P> yang dapat dibaca oleh semua kanal pembayaran berbasis QR Code).

Lebih lanjut Agus mengemukakan, untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR <I>Code Payment<P> model <I>Merchant Resented Mode<P> (MPM) dimana penjual (<I>merchant<P>) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (<I>customer<P>) ketika melakukan transaksi pembayaran.

Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba (<I>piloting<P>) pada tahap pertama di September hingga November 2018 dan tahap kedua pada April hingga Mei 2019. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transsisi persiapan bagi PJSP.


(Puji Purwanto/CN34/SM Network)