• KANAL BERITA

Indonesia Masih Tertinggal Jauh di Indeks Tingkat Internasional

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, posisi Indonesia dalam indeks di tingkat internasional untuk menuju Indonesia Maju, memang masih jauh. Untuk itu harus dilakukan sejumlah program untuk mempersempit ketertingalan.

“Korea Selatan memiliki SDA (Sumber Daya Alam) terbatas karena negara 4 musim, luas negara hanya 100.210 km², unggul karena mampu mengembangkan teknologi, mencapai peringkat ke 15 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index,” jelas Moeldoko.

Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, Singapura tidak memiliki SDA, luas negara hanya 721,5 km², unggul karena mampu mengembangkan SDM unggul yang berstrategi, mencapai peringkat kedua (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index. “Sedangkan Indonesia, SDA melimpah, lokasi geografis strategis karena berada di antara Samudera Pacific dan Samudera Hindia, luas negara mencapai 1,9 juta km², Beriklim tropis sehingga SDA tidak terbatas,” jelas Moeldoko.

Meskipun demikin, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia meningkat 0,82% pada tahun 2018 menjadi sebesar 71,39 dari sebelumnya 70,81 (skala maksimal 100). “Dan prestasi yang diraih adalah mencapai peringkat ke 87 (dari 157 negara) dalam Human Capital Index- 2018, serta mencapai peringkat ke 36 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index – 2018,” ulas Moeldoko.

Karena itu, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, fokus kerja Pemerintahan Jokowi adalah peletakan fondasi pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan manusia untuk Indonesia Maju.

“Untuk itu, diperlukan persprektif yang holistik dalam mempersiapkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dari Kebijakan Hulu, yang harus dilakukan, pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur. Kedua, perbaikan layanan kesehatan dan gizi (KIS dan PKH). Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan (KIP dan Kartu Pra kerja). Keempat, link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri,” ulas Moeldoko.

Berikutnya, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Perbaikan Tata Kelola. Pertama, reformasi birokrasi ASN (aparat sipil negara). Kedua, Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah izin usaha. Dan ketiga, perbaikan tata kelola penegakan hukum (jaminan keamanan). “Terakhir Kebijakan Hilir. Pertama, peningkatan investasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pemastian perlindungan tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja),” ujar Moeldoko.


(Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)