• KANAL BERITA

Mutasi di Kementan Dinilai Langgar Perintah Presiden

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Langkah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mencopot sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di Direktorat Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian, dinilai melanggar arahan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi, pada sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, melarang menteri untuk membuat kebijakan strategis, termasuk melakukan perombakan pejabat di kementerian dan lembaga. Larangan perombakan pejabat tersebut dikelurkan karena pemerintahan Jokowi-JK akan segera berakhir. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, menteri tidak boleh melanggar perintah presiden. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki otoritas untuk mengambil keputusan apapun.

"Dengan kata lain menteri harus tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh presiden. Menteri tidak boleh bertindak di luar pengarahan presiden. Kalau faktanya seperti itu, saya kira bagusnya presiden memanggil menteri yang bersangkutan untuk mengetahui alasannya kenapa melanggar perintah. Kenapa begini. Apakah menteri ingin mendegradasi wibawa presiden atau sedang apa?" kata Margarito.

Menurut dia, Jokowi harus memanggil Amran untuk menyelesaikan masalah itu. Sikap Amran, kata dia, mengindikasikan jika menteri tidak patuh kepada presiden.
Selain itu, alasan karena kasus di KPK, Amran juga tak bisa semena-mena. Apalagi, di Undang-Undang ASN harus ada pemeriksaan internal terlebih dahulu.

"Menteri tidak bisa asal main copot. Menteri ingin mencopot atau ingin menaiki seseorang pejabat harus didahulu oleh postur kinerja orang tersebut. Tetap saja alasan itu (kasus di KPK) tidak bisa dijadikan dasar. Sekarang kalau ingin mencopot itu harus dengan alasan. Ada penilaian dahulu. Apakah pejabat yang dicopot itu sudah diperiksa terlebih dahulu oleh tim internal. Itu perintah UU ASN," tegasnya.

Dia menambahkan, itulah salah satu bentuk keadilan administrasi dilembagakan di dalam UU ASN. Supaya pegawai tidak didemosi atau dirotasi sesuka hatinya. "Alasan kan bisa dicari, karena itulah dipotong melalui UU ASN. Nah, supaya objektif perlu dipanggil menteri. Presiden harus memanggil menteri tersebut. Kalau bisa harus cepat. Jangan lama-lama," katanya.


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)