• KANAL BERITA

Dinkes Butuh Pengganti Rp 850 Juta

MENDAPAT PERAWATAN: Peserta BPJS Kesehatan mendapat perawatan di Puskesmas Randudongkal. (suaramerdeka.com/Ali Basarah)
MENDAPAT PERAWATAN: Peserta BPJS Kesehatan mendapat perawatan di Puskesmas Randudongkal. (suaramerdeka.com/Ali Basarah)

PEMALANG, suaramerdeka.com – Lantaran sekitar 35.500 warga miskin peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kabupaten Pemalang dicoret Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan membutuhkan dana penganti sekitar Rp 850 juta.

Kepala Dinkes, Erna Nuraini mengatakan penonaktifan kepesertaan B{I BPJS Kesehatan tidak secara langsung diketahui oleh peserta. "Peserta BPJS Kesehatan PBI baru mengetahui kalau sudah dinonaktifkan ketika mereka berobat, bahwa kartunya nonaktif  karena iuran tidak dibayar,"kata Erna, Rabu (14/8).

Dia menambahkan jika Dinkes harus menanggung biaya pengganti peserta BPI BPJS Kesehatan yang dicoret itu pemerintah daerah tidak mampu meskipun mereka masuk iuran kelas III sebesar Rp 25.500/bulan.

"Solusinya adalah peserta BPJS Kesehatan PBI yang mampu meneruskan iuran secara mandiri, tetapi yang menjadi persoalan adalah warga yang kondisinya betul-betul masih kurang mampu dan ternyata ikut dinonaktifkan," ujarnya

Menurut Erna semula ada wacana iuran JKN mereka akan ditanggung Baznas dan Jamkesda APBD Kabupaten atau Provinsi, namun tetapi melihat kondisi kemampuan keuangan daerah wacana itu suloit direalisasikan.

Adapun jika JKN mereka harus ditanggung oleh pemerintah daerah paling banter hanya bisa dilakukan secara bertahap. Saat ini Dinkes mengalokasikan anggaran hingga Rp 20 miliar untuk membayar premi jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu. Anggaran itu melekat pada anggaran DPA Dinkes.

Kementerian Sosial menonaktifkan mulai 1 Agstus lalu, lantaran yang bersangkutan tidak terdaftar dalam BDT Kementerian Sosial, nomor induk kependudukan tidak jelas dan tidak pernah menggunakan fasilitas kesehatan sejak 2014 sampai sekarang atau sudah meninggal dan data ganda.


(Ali Basarah/CN39/SM Network)