• KANAL BERITA

3.299 PBI BPJS Kesehatan Sleman Dialihkan ke APBD

Foto: istimewa
Foto: istimewa

SLEMAN, suaramedeka.com - Per 1 Agustus 2019, sebanyak 31.550 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman dinonaktifkan. Keputusan pemerintah mencabut kepesertaan ini dilakukan secara bertahap, dan akan terus berlangsung sampai dengan akhir November mendatang.

Data terakhir, di Sleman ada sekitar 241.000 peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui dana APBN. Ditemui di kantornya, Rabu (14/8), Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono mengungkapkan dari 31.550 nama peserta yang dihapus itu, 10.939 diantaranya tidak memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan 20.611 jiwa lainnya mengantongi NIK namun sebagian ada yang datanya ganda, atau telah meninggal dunia.

Sebagai solusi atas keputusan penghapusan PBI BPJS oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan untuk mengalihkan sebagian peserta ke program PBI ABPD. Ada sebanyak 3.299 individu yang dialihkan pembiayaannya menggunakan dana daerah. "Peserta yang dialihkan ke PBI APBD syaratnya harus masuk dalam SK Bupati Nomer 16.1/2019 tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin. Setelah kami verifikasi, hanya ada 3.299 jiwa," bebernya.

Bagi peserta lain yang namanya tidak terdaftar dalam SK, Pemkab akan mengupayakan bantuan lewat program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam penentuan layak tidaknya menerima bantuan ini, Dinsos mendasarkan pada basis data terpadu. Apabila nama individu bersangkutan tidak terdaftar, petugas akan melakukan verifikasi ke lapangan termasuk pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk menelusuri data NIK yang valid.

Dijelaskan oleh Eko, penilaian verifikasi dan verivali mengacu pada 34 kriteria. Ada pula tambahan syarat foto rumah tampak depan, ruang tengah, ruang tidur utama, dapur, dan tempat MCK. Selain itu petugas juga akan melakukan wawancara kepada individu bersangkutan dan tetangga."Jangan sampai ada rekayasa data. Kami juga bisa mencari data lewat instansi lain seperti BPN (Badan Pertanahan Negara)," tukas Eko.

Pada pelaksanaan verifikasi ini, Dinsos menerjunkan 30 personel. Jumlah SDM ini dinilainya terbatas sehingga cukup menjadi kendala. Soal ketersediaan anggaran, dia mengatakan, untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) daerah, Pemkab Sleman mengalokasikan dana sekitar Rp 30,5 miliar dan telah terserap Rp 16 miliar. Sedangkan JPS, dana yang dialokasikan Rp 8 miliar. Besaran itu pun sudah ditambah dari yang awalnya hanya Rp 5 miliar. Sampai saat ini, anggaran untuk pembiayaan JPS sudah terserap separonya atau sekitar Rp 4 miliar. Plafon pembiayaannya dibatasi maksimal Rp 5 juta. 

"Pemanfaatan JPS ini selain untuk kesehatan juga diperuntukka sektor pendidikan dan sosial seperti penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Kalau ditanya cukup atau tidak, ya segitu kemampuan daerah maka perlu adanya verifikasi dan verivali," katanya.

Hasil validasi nantinya juga dapat menjadi acuan bagi Dinsos untuk mengusulkan lagi pendaftaran ke Kemensos, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai PBI.


(Amelia Hapsari/CN26/SM Network)

Tirto.ID
Loading...
Komentar