• KANAL BERITA

Bawaslu Jateng Awasi Politik Dinasti

foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur
foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur

SEMARANG, suaramerdeka.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mewaspadai politik dinasti, sebagai bentuk kerawanan Pilkada yang baru. Selama ini menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun, petahana dianggap berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu dengan kekuasaan yang dimiliki.

“Ada strategi baru yang dimainkan peserta pemilu, walau secara fisik bukan petahana tetapi yang dipersiapkan maju adalah putra mahkota yang merupakan kerabat dekat petahana,” kata Anik di Bawaslu Jawa Tengah, Selasa (13/8).

Strategi memasang putra mahkota, yang masih merupakan kerabat dekat petahana ke atas, ke samping maupun ke bawah atau politik dinasti, juga memunculkan potensi pelanggaran Pemilu. Hal ini menurut Anik yang perlu diwaspadai Bawaslu, bukan hanya soal secara spesifik dan fisik petahana. “Kami melakukan pengawasan bukan hanya kepada petahana,” tambahnya.

Bawaslu Jawa Tengah sambungnya, juga tidak membeda-bedakan pengawasan antara daerah yang berpotensi rawan atau tidak karena dinamika dan tantangannya sama. Menurut Anik, yang membedakan adalah masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan Bawaslu harus sudah mengantisipasinya. “Ada kemungkinan di beberapa daerah, petahana akan kembali ikut berkontestasi dalam Pilkada 2020,” tuturnya.

Jawa Tengah menjadi provinsi kedua yang paling banyak daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak, yaitu ada 21 Kabupaten/Kota. Sedangkan yang terbanyak pertama ada di provinsi Sumatera Utara sebanyak 23 kabupaten/kota

Beberapa daerah tersebut, di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonosobo, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Klaten, Pemalang, Grobogan dan Demak.

 


(Puthut Ami Luhur/CN26/SM Network)