• KANAL BERITA

DPMPTSP Kota Semarang Luncurkan IUJK Online Mandiri

Meminimalisasi Tindak Percaloan dan Pungli

PRINT DOKUMEN: Salah satu pengusaha jasa konstruksi yang ada di Kota Semarang, saat melakukan proses printing dokumen berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)
PRINT DOKUMEN: Salah satu pengusaha jasa konstruksi yang ada di Kota Semarang, saat melakukan proses printing dokumen berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Semarang melakukan sebuah inovasi dalam upaya meminimalisasi terjadinya tindak percaloan dan Pungutan Liar (Pungli). Khususnya yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi di Kota Semarang.

Proses tersebut dilakukan melalui peluncuran Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri. Program pelayanan online ini turut mempercepat proses perizinan, berlangsung gratis, dan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor dinas terkait.

''Kemudahan pelayanan ini, juga mendapatkan apresiasi dari KPK. Melalui penilaian lebih terkait zona integritas. Itu karena meminimalisir terjadinya proses percaloan dalam pengurusan perizinannya. Sementara itu, pemohon dan pemberi layanan tidak langsung bertemu, kecuali secara online. Dapat mengurangi terjadinya proses pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum-oknum tertentu,'' ujar Kepala DPM PTSP Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, saat ditemui di sela-sela peluncuran program layanan IUJK Online Mandiri dan Sosialisasi Manfaat Program Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Sektor Jasa Konstruksi, di Hotel Grand Candi, Selasa (13/8).

Layanan program tersebut, papar dia, mengunakan aplikasi tertentu yang terkoneksi antara jaringan internet yang ada di komputer dinas dengan pemohon yang mengajukan perizinan. Prosesnya kemudian dilanjutkan melalui pencetakan dokumen melalui sebuah printer. Dokumen ini sah karena telah terbubuhi tanda tangan kepala dinas terkait, dalam bentuk printing atau digital. Asalkan printer terkoneksi pada jaringan komputer atau laptop, maka hal tersebut dapat dilakukan.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Apalagi di tengah era digital, yang telah memasuki Industri 4.0. Membuat pemohon perizinan dapat dilayani secara offline, sehingga pemohon tidak perlu harus datang ke kantor. Untuk bentuk penuntasan programnya, lanjut dia, diberlakukan pencetakan secara mandiri untuk dokumen-dokumennya. Melalui pembubuhan tanda tangan non basah, lewat tanda tangan digital,'' ungkap dia.

Untuk pelayanan periizinan pada DPM PTSP Kota Semarang, secara Standar Opersional Pengurusan (SOP) kedinasan sebenarnya telah berlangsung dengan mudah dan cepat. Syaratnya, dokumen-dokumen yang diajukan harus lengkap dan sesuai. Selain itu, Ulfi menyebut, beberapa perizinan terkadang diurus oleh pihak ketiga. Saat pemohon yang asli datang ke kantor untuk menanyakan terkait hasil proses perizinan, ternyata telah dikeluarkan sejak lama.

''Prosesnya hanya berlangsung dua hari, dokumen langsung jadi. Hanya saja, kadang-kadang pengusaha ada yang meminta tolong agar proses lebih dipercepat atau terjadi kurang komunikasi. Membuat terjadi kesalahpahaman terkait waktu pengurusan penyelesaian dokumen. Misalnya merasa syarat belum terpenuhi maupun belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Padahal syarat sudah sah dan dokumen perizinan telah dikeluarkan,'' papar dia.

Khusus perizinan bagi usaha jasa konstruksi, menurut dia sangat penting, karena berkaitan dengan proses lelang dan pembangunan yang akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Untuk itu penerbitan IUJK menjadi hal yang benar-benar harus dimiliki oleh setiap pengusaha jasa konstruksi. ''Kami nantinya juga siap menerima masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. Misalnya saja, bila terjadi pelayanan yang terlalu lama atau bertele-tele,'' pungkas dia.


(Muhammad Arif Prayoga/CN26/SM Network)