• KANAL BERITA

Bawaslu Batang Tangani 10 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

JUMPA PERS: Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Achamad Soeharto dan jajarannya, saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers di ruang kantor Bawaslu. (suaramerdeka.com/Kasirin Umar).
JUMPA PERS: Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Achamad Soeharto dan jajarannya, saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers di ruang kantor Bawaslu. (suaramerdeka.com/Kasirin Umar).

BATANG, suaramerdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, Achmad Soeharto mengatakan, selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, pihaknya telah menangani 10 dugaan pelanggaran pemilu. Rinciannya, tujuh dugaan pelanggaran pidana pemilu, dua dugaan pelanggaran administrasi, dan sisanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

“Dugaan pelanggaran pemilu tersebut, mayoritas terjadi dalam tahapan kampanye Pemilu, sedangkan untuk pelakunya didominasi oleh pelaksana kampanye pemilu. Semua pelanggaran tersebut tidak sampai ke tahap hukum. Namun hanya teguran berupa pemanggilan kepada para terduga,"kata Achmad Soeharto, dalam konferensi pers, di ruang Bawaslu yang berkantor di ruas jalan Tentara Pelajar No.9, Kauman, Batang, Selasa, (13/8).

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa aduan dan laporan masyarakat maupun hasil pengawasan Bawaslu. Mulai dari dugaan pelanggaran pemilu, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan lainnya.

Dugaan pelanggaran Pemilu 2019, tutur Soeharto, tidak berlanjut ke proses hukum, karena pidana Pemilu ditangani oleh tiga lembaga. Yakni, Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Sehingga dari ketiga lembaga tersebut dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran terkait dugaan pelanggaran. Kecuali sengketa, itu mutlak ditangani oleh Bawaslu.

“Pengawasan yang kita lakukan, juga atas dukungan dan partisipasi masyarakat, dan kita lakukan seketat mungkin demi mencegah pelanggaran pemilu,"sebut Achmad Soeharto.

Dalam kegiatan tersebut, Mahbrur, selaku Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga menambahkan, terkait masalah penertiban APK, Bawaslu mulai dari masa kampanye hingga masa tenang berhasil menertibkan sebanyak 27.911 APK. Pelanggaran tersebut terkait pemasangan di tempat yang dilarang dan di luar jadwal kampanye.

Diungkapkan, adapun APK yang dipasang tidak sesuai tempat yang diatur KPU dan Perbup Bupati Batang, paling banyak di Kecamatan Batang dengan jumlah 3.099 APK, dan paling sedikit di Kecamatan Blado sejumlah 598 APK. "Sebelum pelaksanaan masa kampanye, kita sudah menyosialisasikan kepada caleg, parpol dan tim sukses, namun ternyata mereka masih tetap melanggar," kata Mahbrur.

Sementara itu, Kordiv Penindakan Pelanggaran, Luthfi Dwi Yoga mengungkapkan, Bawaslu telah menangani 10 dugaan pelanggaran Pemilu 2019, semuanya bersumber dari temuan. "Dugaan pelanggaran pemilu tersebut banyak terjadi dalam tahapan kampanye pemilu.Sedangkan untuk pelakunya didominasi oleh pelaksana kampanye pemilu,” ujar Luthfi.


(Kasirin Umar/CN26/SM Network)