• KANAL BERITA

Meski Penting, Pengesahan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber Jangan Terburu-buru

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dinilai amat penting terus dilakukan pembahasan. Namun, pembahasannya jangan dilakukan secara terburu-buru.

"Apakah RUU KKS segera disahkan jadi undang-undang, saya kira kita ngga usah grasa-grusu dulu. Bukan karena tidak penting, tapi perlu pembahasan lebih mendalam. Saya tegaskan RUU ini penting bukan sekedar melegitimasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tapi menjadi payung hukum terhadap keamanan ciber di Indonesia,” kata Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty dalam Forum Legislasi bertajuk “Progres Percepatan Pengesahan RUU KKS”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/8).

Dia mengingatkan, jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu. Karena selama ini sepertinya belum ada yang duduk bareng membahas hal ini. Bagaimana mengintegrasikan seluruh lembaga dan instansi yang terkait dalam siber. 

Sejatinya, lanjut Evita, ketika berbicara tentang siber tidak hanya semata ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja, namun juga ada Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).  “Nah, bagaimana mengintegrasikan setiap siber-siber yang ada tersebut ketika terjadi serangan, hal inilah yang belum diatur,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Sejauh ini, lanjutnya, Komisi I sebagai mitra dari BSSN malah belum diajak duduk bersama membahas RUU tersebut. Dia pun ragu jika RUU ini bisa disahkan September mendatang. Karena diperlukan detil dan isu-isu yang sangat sensitif.  “Daripada kita digugat di MK (Mahkamah Konstitusi) lagi, dirubah lagi, lebih baik dimatangkan saja dulu," kata Evita. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, semua kegiatan siber Indonesia, baik itu di BIN, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Kominfo, BSSN, dan BNPT nantinya mengacu pada UU ini. Dia menyebut, RUU KKS hingga kini masih dalam pembahasan oleh Badan Legislasi DPR. Permasalahan yang terkait dengan ancaman siber dinilai sangat kompleks. Karena itu, pembahannya pun harus mendalam.

"Setelah saya baca (draft) undang-undangnya, saya lihat konteksnya, substansinya sepertinya kita harus lebih mendalami terhadap RUU yang ada, itu pandangan saya pribadi," katanya.

Evita mengakui, ancaman perang ke depan tidak lagi perang tradisional atai konvensional, tapi perang siber yang tanpa perlu ada deklarasi perang, namun tiba-tiba sudah diserang. "Kalau perang tradisional itu kan di dideklerasikan, tetapi kalau perang siber ini enggak ada. Tiba-tiba saja kita sudah diserang," ujar Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.


(Mahendra Bungalan/CN26/SM Network)