• KANAL BERITA

RUU Pertanahan Dinilai Tak Pro Pelestarian Hutan

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan bahwa pihaknya telah telaah dari RUU Pertanahan. Menurutnya, ada sejumlah pasal yang dinilai tidak propelestarian hutan, dan akan berdampak pada pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Banyak akademisi dan pakar serta praktisi yang berhubugan langsung dengan RUU ini sudah menolak pengesahan. Kami dari Jikalahari juga demikian, menolak pengesahan mengingat konsekuensi dari disahkanya RUU Pertanahan menjadi UU, sangat besar dan itu merugikan bangsa dan negara," ujar Made Ali.

Dia mengungkapkan, sejumlah pasal yang telah ditelaah. Pasal 146, berbunyi, dalam hal pemegang HGU telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau tanah yang diusahakan belum memperoleh hak atas tanah, status HGU ditetapkan oleh menteri.

Menurutnya, pasal ini menguntungkan 378 korporasi sawit illegal dalam kawasan hutan. Dia kuasai lahan lebihi HGU yang berada dalam kawasan hutan atau tanah dalam kawasan hutan yang belum punya hak atas tanah, status HGU-nya ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

"Nah, pasal ini juga bertentangan dengan pasal 33 ayat 9 RUU pertanahan. Bunyi pasal 33 ayat 9; dalam hal pemegang HGU menguasai fisik melebihi luasan pemberian haknya maka status tanahnya dihapus dan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dengan statushak pengelolaan," imbuhnya.

Pasal 33 ayat 9 untuk frasa HGU kuasai fisik lebihi luasan HGU status tanahnya dihapus. Namun dalam pasal 146 frasa kuasai tanah lebihi pemberian HGU status HGU ditetapkan oleh Menteri. "Mana yang harus diikuti? Nah pasal ini saja sudah saling bertentangan," tandasnya.

Deforestasi

Kedua, lanjut made Ali, memindahkan konflik tenurial pada KLHK. Terlihat dalam pasal 33 ayat 5 dan ayat 6. Ayat (5) berbunyi; dalam hal hak guna usaha diberikan atas Tanah Negara, maka pemegang hak wajib menyediakan tanah untuk pekebun atau petani atau petambak plasma di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi hak guna usaha, yang luasnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan dengan prinsip ekonomi berkeadilan.

"Mustahil perusahaan akan membagikan 20 persen dalam HGU-nya. Karena pasal ini memberi peluang 20 persen di luar HGUnya, temuan Jikalahari 20 persen itu dominan berada di dalam kawasan hutan," katanya. "Nah, agenda reforma agrarian Jokowi tidak menemukan jalannya karena menterinya saling berantem dalam RUU Pertanahan yang tidak menyelesaikan konflik tenurial," lanjut Made Ali.

Dalam penelaahan lain kata MadeAli, Jikalahari menemukan bila RUU Pertanahan menjadi UU dampaknya akan terjadi deforestasi besar-besaran dengan cara melakukan pembakaran hutan dan lahan serta melegalkan kejahatan kehutanan 378 korporasi sawit yang lahannya kembali terbakar sepanjang 2019 hingga 6 juta warga Riau kembali terpapar polusi asap.

"Bayangkan 1,8 juta kawasan hutan anggaplah hutan alam tersisa 1 juta hektare, lahan seluas itu akan segera digunduli oleh korporasi. Lalu dibakar karena biayanya murah. Habitat flora dan fauna yang selama ini hidupnya di hutan alam, mereka akan punah secara cepat,” ujarnya.


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)