• KANAL BERITA

Sepinya Pemasangan APK Jadi Sorotan

Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

KPU Purworejo menyelenggarakan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 di salah satu rumah makan di Purworejo, Selasa (6/8). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)
KPU Purworejo menyelenggarakan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 di salah satu rumah makan di Purworejo, Selasa (6/8). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Sepinya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Purworejo pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu menjadi salah satu sorotan dalam Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU Purworejo, Selasa (6/8).

Acara yang dilaksanakan di salah satu rumah makan di Purworejo itu diikuti perwakilan dari partai politik (parpol), DPD, Bawaslu, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Beberapa perwakilan parpol mempertanyakan tentang sepinya APK pada masa kampanye lalu.

Menanggapi hal itu, Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Purworejo, Akmaliyah mengatakan, KPU terbuka menerima kritik dan saran. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan sepinya pemasangan APK. Di antaranya terkait aturan mengenai pengenaan retribusi terhadap pemasangan APK yang mungkin menjadi memberatkan bagi peserta Pemilu.

“Bahkan APK yang kami fasilitasi sendiri, saya juga tidak melihat ada terpasang, sudah kami serahkan pada peserta pemilu tapi tidak tahu sama peserta Pemilu dipasang atau ditaruh di kantor sekretariatnya atau buat apa. Saya sendiri belum pernah melihat ada APK yang kami fasilitasi itu terpasang. Ini kemudian menjadikan yang mandiri juga menjadi sepi,” katanya.

Meski demikian, disadari regulasi atau peraturan yang ada pasti memiliki sisi pro dan kontra. “Ada yang pro dengan peraturan memungut retribusi untuk APK, ada yang kontra. Ini biar besok dirumuskan oleh perwakilan-perwakilan di DPRD,” katanya.

Meski pemasangan APK sepi atau kurang greget, lanjut Akmaliyah, namun tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sedikit meningkat. Bila Pemilu-Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi kurang dari 70 persen, Pemilu lalu meningkat.

“Yang sekarang ini kita meningkat meskipun belum mencapai target nasional yaitu 77,5 persen. Kita sekitar 76 persen untuk partisipasi Pemilu 2019, ini sudah peningkatan yang cukup signifikan dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya,” imbuhnya.

Sepinya pemasangan APK juga disampaikan Ketua DPD PSI Purworejo, Okgi Prasetyo. Menurutnya, selain penerapan retribusi terhadap APK yang sangat memberatkan, pengurusan izin untuk pemasangan juga sangat berbelit. “Dari itu kami memutuskan hanya memasang dua dari 10 yang difasilitasi KPU,” ungkapnya.

Pengurus DPD Partai Nasdem Purworejo, RM Abdullah mengungkapkan, partainya bahkan tidak memasang satu pun APK yang difasilitasi KPU. Menurutnya, kondisi sepinya pemasangan APK ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama ke depan. Pihaknya mengusulkan agar fasilitasi APK ke depan meski kuantitasnya dikurangi tetapi sekaligus lengkap dengan pengurusan izin, serta pembayaran retribusi sehingga semua bisa terpasang.

“Atau fasilitasi diberikan dalam bentuk lain, misalnya kegiatan berupa pertemuan-pertemuan terbatas, sekaligus bisa menjadi sarana KPU mengedukasi para peserta Pemilu bagaimana kampanye yang baik, itu lebih banyak manfaatnya daripada APK yang kemudian tidak terpasang,” imbuhnya.


(Panuju Triangga/CN40/SM Network)