• KANAL BERITA

Turunnya Suku Bunga Acuan BI Bantu Kendalikan Nilai Inflasi

Ilustrasi Istimewa
Ilustrasi Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Setelah delapan bulan mempertahankan suku bunga acuan (Bank Indonesia repo rate) di level 6.00 % terhitung sejak 15 November 2018, Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan Juli 2019. Penurunan ini berdampak positif pada perekonomian nasional, salah satunya adalah terkendalinya nilai inflasi. Hal ini merupakan upaya Bank Indonesia dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar uang di tingkat global beberapa waktu belakangan sebagai imbas dari meningkatnya tensi perdagangan global.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, kebijakan penurunan tingkat suku bunga acuan ini pun ditempuh dengan mengacu pada prakiraan inflasi yang masih tergolong rendah dan terkendali di level 3.28% (yoy) pada semester pertama tahun ini. Langkah yang mendapat respon positif dari pemerintah ini diharapkan dapat kembali dilakukan BI kalau perekonomian dalam negeri terus berangsur membaik.
 
“Koordinasi di antara BI selaku bank sentral dengan pemerintah di segala lapisan menjadi krusial dalam mengendalikan pertumbuhan inflasi. Hal ini didukung dengan adanya sinergi dalam kebijakan utama yang dicanangkan bersama dengan mengedepankan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif,” jelas Pingkan.

Keempat poin kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi tetap berada pada level rendah. Pada hakekatnya, stabilitas dan rendahnya tingkat inflasi suatu negara memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas inflasi ini dirasa tepat sasaran mengingat bahwa karakteristik inflasi Indonesia masih dipengaruhi oleh sisi penawaran yang bersinggungan dengan faktor gangguan produksi, distribusi serta kebijakan pemerintah terkait

“Adapun hal yang patut mendapat perhatian ekstra dari pemerintah ialah menjaga stabilitas harga pangan di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Kerugian atas gagal panen di sejumlah daerah berisiko pada meningkatnya harga komoditas yang beredar di pasaran,” tambahnya.

Pemerintah perlu mengedepankan kebijakan 4K dari hulu hingga ke hilir dan dengan terobosan kerja sama antara pemerintah di segala lapisan, termasuk membuka peluang kerja sama yang melibatkan sektor swasta yang berguna untuk meminimalisir gangguan produksi dan meningkatkan penetrasi distribusi diharapkan pemerintah dapat merealisasikan target tersebut. Mengingat bahwa pangan atau kelompok bahan makanan menjadi salah satu dari tujuh kelompok utama yang mempengaruhi inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) selain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.
 


(Red/CN19/SM Network)