• KANAL BERITA

Insentif Potongan Pajak Diharapkan Mampu Tingkatkan Riset dan Inovasi

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Aturan yang memberikan fasilitas fiskal berupa *super deductible tax* atau pengurangan penghasilan bruto di atas 100 persen diharapkan
bisa meningkatkan kegiatan penelitian dan juga pengembangan inovasi. Pemberlakuan aturan ini juga diharapkan bisa menciptakan iklim riset yang lebih baik dan kompetitif di Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengatakan, untuk memaksimalkan implementasi aturan ini, sinergi antar lembaga pemerintahan maupun dengan swasta / institusi akademik harus berjalan dengan baik. Hasil yang bisa dicapai dari sinergi ini antara lain adalah data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini, data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan relatif sulit didapat karena masing-masing institusi / lembaga memiliki data yang berbeda untuk pokok bahasan yang sama.

Selain itu, bentuk kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi juga harus diperbaiki. Kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi juga diharapkan tidak hanya sebatas bantuan dana. Seluruh kebijakan pemerintah selayaknya berbasis pada riset yang tidak hanya dilakukan oleh lembaganya sendiri, tapi juga untuk selalu up to date dengan riset-riset terkini yang dikeluarkan swasta dan juga perguruan tinggi.

“Kemudian, beberapa sektor swasta dan inst pendidikan mungkin telah menerapkan  penelitian kuantitatif yang berbasis pada pemanfaatan perangkat lunak digital, namun sebagian belum. Belum ada pemerataan dalam kemampuan melakukan riset di penjuru daerah di Indonesia, yang pada ujungnya berimbas ke pendidikan yang belum merata berikut pendanaannya,” jelas Kidung.

Aturan ini, lanjut Kidung, patut diapresiasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing global. Untuk menciptakan iklim riset yang berprospek, Indonesia dinilai patut belajar dari apa yang telah diterapkan negara-negara yang telah menjadikan riset sebagai tulang punggung pembangunannya.

Pemberian fasilitas fiskal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan PP nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

Salah satu yang diatur dalam PP tersebut adalah, bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)