• KANAL BERITA

Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Paling Banyak Diajukan ke MK

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Setidaknya ada 608 perkara perselisihan hasil pemilu legislatif 2019 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah pemilu anggota DPRD Kab/Kota, dengan jumlah perkara 370 perkara.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, terbanyak kedua adalah perkara perselisihan hasil pemilu legislative DPRD Provinsi dengan 108 perkara. Untuk DPR RI, terdapat 120 permohonan perselisihan hasil.

Terakhir, untuk Pemilu Anggota DPD, terdapat sembilan permohonan sengketa. Terdapat satu permohonan yang diajukan oleh perseorangan di Provinsi Papua. Orang tersebut adalah warga negara, yang mempersoalkan tiga jenis pemilu, yakni DPR, DPD, dan Provinsi.  "Terhadap pemilu DPR dan DPRD, warga negara ini dipastikan tak memiliki legal standing, karena ia bukan peserta pemilu," kata Titi, Selasa (16/7).

Dia memaparkan, dalam analisa ini juga dipetakan partai politik yang paling banyak mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. PDIP adalah partai yang paling banyak mengajukan permohonan ke MK, dengan total 112 perkara. Terbanyak kedua adalah Partai Gerindra dengan 72 perkara. Terbanyak ketiga adalah Partai Nasdem dengan 63 perkara. "Sementara itu, partai yang paling sedikit Kami temukan perkaranya di pemilu legislative 2014 adalah PSI, dengan empat perkara," katanya.

Selain jumlah perkara, Titi menambahkan, analisa ini juga mengelompokkan tiga bentuk sengketa yang diajukan oleh partai politik. Pertama, terdapat sengketa suara antar partai peserta pemilu yang jumlahnya 243 perkara. Kemudian, juga ada pengelompokkan perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU sebanyak 260 perkara. Ketiga, terdapat pengelompokkan sengketa suara internal partai politik yang berjumlah 94 perkara.

"Partai yang paling banyak mengajukan perkara sengketa internal adalah Partai Gerindra dengan 32 perkara, dan kedua Partai Golkar dengan 22 perkara, dan ketiga Partai Demokrat dengan 13 perkara," ujar Titi.


(Mahendra Bungalan/CN26/SM Network)