• KANAL BERITA

Dinas ESDM Jateng Stop 63 Aktivitas Pencurian Tambang

Ancam Penjara dan Denda Rp 10 Miliar

AMANKAN BEGU: Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko dan Kasubdit Tipiter Polda Jateng, AKBP Leganek M mengecek alat berat yang diamankan dan ditempatkan di halaman Kantor ESDM Jateng. (suaramerdeka.com / Hanung Soekendro)
AMANKAN BEGU: Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko dan Kasubdit Tipiter Polda Jateng, AKBP Leganek M mengecek alat berat yang diamankan dan ditempatkan di halaman Kantor ESDM Jateng. (suaramerdeka.com / Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menyetop 63 aktivitas pencurian bahan galian (tambang) di semester pertama 2019. Saat ini kasus telah ditangani Polda Jateng dan beberapa penanggungjawab aktivitas beserta alat beratnya diamankan untuk dijadikan barang bukti. Dari 63 aktivitas yang distop tersebut tersebar di 29 kabupaten dan telah mengeruk bahan galian di wilayah seluas 73,48 hektare.

Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko enggan menyebut mereka penambang ilegal, namun pencuri bahan galian. Lantaran tak memiliki izin dan membahayakan. Paling banyak yang diambil adalah tanah urug dan sirtu (pasir dan batu).

Wilayah paling banyak ditemui pencurian bahan galian seperti di sekitar lereng Merapi di Klaten, Magelang, Boyolali, wilayah selatan Jateng seperti Purbalingga, Wonosobo dan Banyumas serta wilayah Pantura. “Mereka ini pencuri dan masuk ranah pidana. Ini bukan tambang rakyat karena sudah menggunakan alat-alat berat,” ujar Sujarwanto, Kamis (11/7).

Menurutnya, pihaknya telah melakukan identifikasi pada wilayah-wilayah pencurian bahan galian itu. Pertama, apakah wilayah tersebut termasuk kawasan yang diperuntukkan untuk tambang atau tidak. Jika iya, maka pelaku dibina dengan mengurus perizinan sesuai regulasi. Sementara aktivitas distop lebih dulu. Namun jika pelaku enggan menaati aturan dan tetap beraktivitas maka selanjutnya diserahkan pada kepolisian.

Sujarwanto mengatakan saat ini pegurusan izin pertambangan tidak sulit. Proses cepat dan gratis. Langkah pertama dengan mengurus WIUP dilanjutkan izin eksplorasi, dan izin operasional poduksi. Cepat atau tidaknya proses perizinan tinggal kelengkapan persyaratannya. “Kadang pelaku (tambang) ini beralasan susah izin. Sekarang coba urus,sebutkan izin yang sulit dan berbayar mana? Semua sudah dipermudah dan tidak perlu bayar,’’ katanya.

Saat ini semua aktivitas tambang harus dilengkapi dengan papan nama yang dipasang di lokasi. Berisikan nama perusahaan dan nomor IUP, masa berlaku, jenis komoditas yang ditambang dan lokasi tambang mencakup wilayah mana saja.

Kasubdit Tipiter Polda Jateng, AKBP Leganek M mengatakan ada dua aspek yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pertama pembinaan lebih dulu. Jika tidak bisa maka dilakukan penindakan oleh Reskrimsus. Lantaran ia menyadari jika bahan galian ini juga dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Saat ini sejumlah kasus ditangani oleh Polda Jateng, seperti di Pati, kendal, Blora, Pekalongan. Ada juga berkas perkara yang telah dilimpahkan ke kejaksaan seperti di Purworejo, Batang, Kudus, Jepara, Wonosobo dan Magelang. “Sanksi pidana, ancamannya (penjara) di atas lima tahun dan denda Rp 10 miliar,” kata Leganek.


(Hanung Soekendro/CN26/SM Network)