• KANAL BERITA

Raperda PPMDH Pastikan Pemanfaatan Lahan

Menjelang rapat dengar pendapat, Ketua Komisi B Chamim Irfani menerima aduan dari masyarakat sekitar hutan di depan Gedung DPRD Jateng, Jumat (5/7).
Menjelang rapat dengar pendapat, Ketua Komisi B Chamim Irfani menerima aduan dari masyarakat sekitar hutan di depan Gedung DPRD Jateng, Jumat (5/7).

SEMARANGsuaramerdeka.com – Petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) mengadu ke Komisi B DPRD Jateng. Meski mengaku sudah bisa mengelola lahan perhutani namun kenyataanya mereka kesulitan secara regulasi.

Kementerian LHK mengeluarkan perizinan tentang pengelolaan pemanfaatan hutan sosial. Dengan catatan, tanaman keras di wilayah hutan tersebut kurang dari 10%. Waktu pengelolaan bisa 3-5 tahun dan tiap tahun bisa saja dievaluasi perizinanya.

Saat ini di Jateng sudah ada 21 izin pengelolaan lahan hutan milik perhutani oleh masyarakat. Perwakilan Gema PS, Hanafi mengatakan persoalan pertama adalah sulitnya mendapatkan bibit tanaman. Setiap mengajukan ke dinas di kabupaten/kota, lanjutnya, selalu di ping-pong.

“Masalah bibit tegakan tanaman buah atau jagung misalnya. Dari dinas tidak mau tanda tangan beri izin. Dilempar-lempar, Dinas Pertanian katanya tidak mau tanda tangan kalau ga ada persetujuan dari Dinas Kehutanan. Ini kami kesulitan,” kata Hanafi, dalam rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Jateng, Jumat (5/7).

Rapat dengar pendapat itu untuk memberikan masukan pada Komisi B dalam penyempurnaan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PPMDH). Salah satu yang dibahas adalah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi B Chamim Irfani beserta pimpinan komisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Teguh Dwi Paryono, Kepala Bappeda Prasetyo Aribowo, dan SKPD terkait.

Jika dalam tahun-tahun awal pengelolaan lahan mereka tak segera bisa mengelola sebagaimana perizinanya, maka bisa saja izin dicabut setelah dilakukan evaluasi. Padahal mereka kesulitan pengelolaan secara regulasi.
Persoalan kedua yang dihadapi adalah terlalu simpelnya aturan untuk pengelolaan dan hanya di tingkat kepala desa. Yakni, Kades bisa mengeluarkan surat keputusan pengelolaan hutan dan kemudian diajukan ke kementerian.

Dalam menanam, lanjutnya, petani tak boleh sembarangan. Tidak boleh asal tanam karena harus memperhatikan ekologi hutan. Yakni 50% tanaman keras, 30% tanaman buah dan 20% tanaman pangan.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani mengatakan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan penting bagi payung hukum. Lantaran sebelumnya hutan dikelola sepenuhnya oleh Perhutani dan kini bisa dikelola 100% oleh masyarakat.

“Perhutani itu luas lahannya. Tapi banyak masyarakat sekitar hutan itu miskin. Maka dengan adanya regulasi ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujar Chamim.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan saat ini sudah tahap finalisasi raperda. Diharapkan sebelum purna masa jabatan DPRD 2014-2019, Perda sudah digedok.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Teguh Dwi Paryono menyampaikan Pokja petani itu nanti sifatnya harus menjadi mitra dan bukan bersifat membantu. Karena saat ini kesejahteraan masyarakat di pinggir hutan masih kurang. “37% masyarakat miskin di Jateng ada di sekitar hutan,” kata teguh. 


(Hanung Soekendro/CN34/SM Network)