• KANAL BERITA

Bulog Harus Pastikan Berasnya Berkualitas Baik

Ditunjuk Jadi Penyalur untuk BPNT

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Bulog harus memastikan berasnya berkualitas baik supaya bisa bersaing dengan beras dari pihak swasta yang juga disalurkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema ini. Peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor lainnya seperti swasta.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, penunjukan oleh Menteri Sosial ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bulog.= Selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya. Penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras.

“Pemerintah harus serius mendukung penunjukkan Bulog sebagai penyalur beras pada skema BPNT. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengevaluasi kembali besaran HPP yang diterapkan. Besaran HPP yang sudah tidak realistis dengan harga pasar ini membuat Bulog seringkali kesulitan untuk menyerap beras dan mendapatkan beras berkualitas baik dari petani,” jelas Galuh.

Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp 4.050,00 per kilogram. Sejak ditetapkan pada 2015 lalu hingga sekarang, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Transformasi program Rastra ke BPNT dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 ini menargetkan setidaknya 15,6 juta KPM  sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. BPNT memang bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem non-tunai/kartu elektronik. Masyarakat penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp 110.000/bulan.

Galuh menambahkan, di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, semisal saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa. Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank Himbara.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)