• KANAL BERITA

Ketika Hak Pejalan Kaki di Rembang Selalu “Direnggut Paksa”

ALIH FUNGSI : Trotoar di sepanjang Jalan Pemtuda Rembang sudah banyak yang berlaih fungsi, bukan lagi digunakan sebagai akses pejalan kaki, tetapi sudah berubah menjadi bagian dari sarana toko atau perkantoran. (suaramerdeka.com / Ilyas al-Musthofa)
ALIH FUNGSI : Trotoar di sepanjang Jalan Pemtuda Rembang sudah banyak yang berlaih fungsi, bukan lagi digunakan sebagai akses pejalan kaki, tetapi sudah berubah menjadi bagian dari sarana toko atau perkantoran. (suaramerdeka.com / Ilyas al-Musthofa)

SUDAH bertahun-tahun, alih fungsi trotoar di sepanjang jalan protokol Kabupaten Rembang menjadi pemandangan lumrah. Trotoar yang semestinya menjadi akses pejalan kaki, saat ini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi sarana pertokoan atau perkantoran dan sebagian lagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pejalan kaki di Rembang seolah benar-benar sudah tidak memiliki tempat untuk di sejumlah titik. Hal itu sudah terjadi cukup lama, dan sering dikritisi oleh berbagai pihak. Sayangnya, sampai detik ini hak pejalan kaki seolah dibiarkan “direnggut paksa” untuk kepentingan komersial.

Pantauan Suara Merdeka, di Jalan Kartini dan Pemuda sudah banyak trotoar yang berganti wajah menjadi lahan parkir. Pada siang hari trotoar tersebut menjadi tempat parkir perkantoran atau pertokoan di kawasan itu. Pada malam hari, tidak sedikit PKL yang juga ikut “memerkosa” hak pejalan kaki dengan menggunakan trotoar untuk berjualan. Praktis kerap pejalan kaki harus bergeser ke bahu jalan kerika melintas di kawasan alih fungsi itu.

Sejatinya soal alih fungsi trotoar ini sudah banyak pihak yang mengritisinya. Entah mengapa, daya kritis tersebut tidak mampu membuat alih fungsi trotoar di Rembang benar-benar terhenti dan hilang. Pegiat sosial yang baru-baru ini mendeklarasikan sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Rembang, Suparno Gusno menyebut, Pemkab melalui Satpol PP masih belum maksimal dalam penegakan Perdan atau Perbup perihal fungsi trotoar.

Ia mengkritik, semakin banyak trotoar yang alih fungsi menjadi akses kendaraan usaha dan sejenisnya. Bahkan, sebagian titik sudah tidak ada lagi jejak keberadaan trotoar lantaran sudah diganti oleh pihak tak bertanggungjawab.

“Fungsi pengawasan eksekutif, terutama Satpol PP perlu lebih giat lagi. Alih fungsi trotoar sekarang menjadi tumpukan material bahkan sebagai tempat parkir mobil orang kaya, ini memilukan. Masyarakat kami dorong untuk kritis agar pemangku kebijakan cepat bergerak,” ungkap Gusno.

Kabid Ketentraman Masyarakat Satpol PP Rembang, Teguh Maryadi mengaku kewalahan dalam melakukan penertiban alih fungsi trotoar. Menurutnya, perlu campur tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan ini.

Perda

Ia menyebutkan, sejatinya soal fungsi trotoar sudah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2019. Sayangnya, pada praktik di lapangan regulasi tersebut masih lemah. “Satu bulan kemarin kami sudah giatkan di Jalan Pemuda, tetapi sehari setelahnya kembali lagi hal itu terulang. Memang jujur Satpol belum maksimal,” papar Teguh.

Ia pun mendorong OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dinhub) ikut terlibat dalam persoalan ini. Sebab, banyak alih fungsi trotoar yang menjadi lahan parkir, sedangkan lahan parkir merupakan kewenangan Dinhub.

“Kami dorong agar Dinhub (bertindak) soal parkir di trotoar). Diberikan imbauan dulu, nanti setelah itu eksekusi oleh Satpol PP. Kami masih kewalahan kalau tidak ada OPD terkait,” kata dia.

Selain soal alih fungsi trotoar, keberadaan bus yang parkir secara sembarangan di ujung selatan Jalan Pemuda juga kerap dikeluhkan. Bus-bus tersebut parkir di bahu jalan yang kadang kala tidak ada penerangan memadai. Satpol menyebut hal itu merupakan kewenangan Dinhub.


(Ilyas al-Musthofa/CN26/SM Network)