• KANAL BERITA

Kewajiban Bayar Gaji Guru Lebih Baik Diserahkan ke Pemda

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, terkait anggaran, kewajiban untuk membayar gaji guru lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah akan lebih seimbang dan tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Kalau gaji guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dikhawatirkan pemerintah daerah akan merekrut guru melebihi dari jumlah yang dibutuhkan karena mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab terkait gaji para guru. Selama ini, gaji guru PNS selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ke semua daerah di Indonesia.

“Mengingat bahwa kemampuan daerah di indonesia berbeda-beda, maka penerapan sistem sentralisasi akan lebih baik. Tapi pemerintah pusat tetap harus mempertimbangkan rekam jejak perkembangan pendidikan yang ada di masing-masing daerah. Sentralisasi yang berimbang seperti ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidik di seluruh pelosok negeri,” terangnya.

Apabila jika dilihat dari hasil Uji Kompetisi Guru (UKG), kualitas guru di Indonesia masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Rata-rata hasil UKG masih berada di bawah angka 70.

"Apabila hal ini tidak berubah dan kemudian sistem sentralisasi tata kelola guru dilakukan, maka sentralisasi tata kelola ini tidak akan menyentuh akar permasalahan yakni kualitas guru yang belum mumpuni sehingga tidak dapat mencetak siswa-siswa yang berkualitas pula," kata dia.

Pemerintah hingga saat ini juga belum memberikan kebijakan yang pasti terkait dengan nasib guru honorer, sehingga apabila sentralisasi tata kelola guru ini direncanakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan guru honorer yang juga memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)