• KANAL BERITA

Sentralisasi Tata Kelola Guru Perlu Dikaji Secara Komprehensif

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah perlu mengkaji wacana sentralisasi tata kelola guru secara komprehensif. Penerapan sistem sentralisasi tata kelola
guru perlu mempertimbangkan banyak hal, misalnya saja pelatihan, kompetensi, perekrutan, hingga penempatan. Belum lagi terkait anggaran untuk membayar gaji mereka.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah
terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah.

Ia menjelaskan, secara teori, apabila tata kelola guru dilaksanakan secara terpusat, maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar terkait kualitas guru dan juga persebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang kekurangan guru-guru berkualitas.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pemerintah pusat memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan pelatihan dan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru daripada pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda.

Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kalau pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan guru yang ada di wilayahnya. Pengalaman dan kajian terkait permasalahan guru dari pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja.

“Pemerintah sebaiknya juga menyadari bahwa sentralisasi tata kelola tanpa diimbangi dengan perubahan pola pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan mengurangi efektivitas dari wacana kebijakan ini. Oleh karena itu, jika regulasi ini akan dilakukan di masa depan, maka sebelumnya pemerintah harus sudah memiliki strategi tepat untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan insentif seperti apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas guru. Berdasarkan beberapa riset yang ada, peningkatan gaji guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nadia.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)