• KANAL BERITA

Provinsi Rawan Kebutaan Didorong Bentuk Komite Mata Daerah

Foto Istimewa
Foto Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com – Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) yang dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia, tercatat sejumlah masyarakat rentan mengalami gangguan penglihatan dan kebutaan. Dari 15 provinsi yang dilakukan RAAB, 11-12 provinsi di antaranya rawan gangguan penglihatan dan kebutaan.

Ketua Komite Mata Nasional Andy F Noya mengatakan dari 11 sampai 12 provinsi yang rawan gangguan penglihatan dan kebutaan itu di antaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Untuk mengidentifikasi gangguan penglihatan dan kebutaan sejak dini, Komite Mata Nasional menginisiasi adanya pembentukan Komite Mata Daerah di setiap provinsi.

Tugas dan fungsinya, hampir sama dengan yang dilakukan Komite Mata Nasional. Yakni, mengeliminasi kasus gangguan penglihatan dan kebutaan.

“Komite Mata Nasional perlu membentuk Komite Mata Daerah. Dalam rangka itu, kami hadir ke sini kulonuwun dengan pak gubernur. Tapi ternyata, pak gubernur lagi ke Belanda dan kami ke Dinas Kesehatan. Karena dinas ini yang terkait langsung dengan program-program yang akan didorong pembentukan Komite Mata Daerah,” kata Andy saat di kantor Dinas Kesehatan Jateng, dilansir dari Radio Idola.

Namun, diungkapkan Andy, pihaknya mengalami kendala terkait data yang akurat tentang berapa banyak operasi katarak telah dilakukan. Karena, tidak ada kewajiban dari sejumlah pihak untuk melaporkan ke pemerintah terkait pelaksanaan operasi katarak.

“Tidak ada lembaga khusus yang bertanggung jawab, untuk menampung data itu. Makanya, kita akan dorong daerah membentuk Komite Mata Daerah untuk bisa melakukan pendataan. Karena, masalah mata harus menjadi prioritas sebab akan berdampak pada ekonomi,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya Komite Mata Daerah. Sebab, lembaga itu juga nantinya akan membantu mengeliminasi gangguan penglihatan dan kebutaan di provinsi ini.

“Saat ini sedang kita siapkan peraturan-peraturan atau payung hukumnya. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana Komite Mata Daerah nanti itu bisa berfungsi, dan jalan serta tidak menjadi lembaga tok tanpa fungsi. Harapan kita, akan menjadi lembaga operasi dan membantu menyelesaikan masalah kesehatan mata di Jawa Tengah,” ucap Yulianto. 


(Red/CN19/SM Network)