• KANAL BERITA

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bisa jadi Alternatif

Kemelut Zonasi PPDB

BERI KETERAMPILAN: Sejumlah murid Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri tengah mengikuti pelatihan keterampilan yang diberikan seorang tutor di kelas mereka yang berada di Jalan Samas, Karen, Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Bantul, Rabu (26/6). (Foto suaramerdeka.com/Gading Persada)
BERI KETERAMPILAN: Sejumlah murid Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri tengah mengikuti pelatihan keterampilan yang diberikan seorang tutor di kelas mereka yang berada di Jalan Samas, Karen, Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Bantul, Rabu (26/6). (Foto suaramerdeka.com/Gading Persada)

BANTUL suaramerdeka.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara zonasi tengah berjalan meski masih terjadi kemelut dibeberapa wilayah di Tanah Air. Sejatinya, setiap wali murid tak perlu risau seandainya putra-putrinya gagal masuk ke sekolah yang diinginkan karena dianggap sistem zonasi yang ribet. Sebab, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bisa jadi alternartif untuk mendapatkan pendidikan.

"Pada undang undang sistem pendidikan nasional kan jelas tertulis bahwa pendidikan di Indonesia bisa ditempuh dalam tiga jalur yakni formal, informal dan nonformal. Nah, di sini lah (nonformal) peran kami (PKBM-red)," kata Ketua PKBM Mandiri Yuli Sutanta, Rabu (26/6).

Sejatinya, ungkap Yuli, tidak ada yang salah dan keliru dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi saat ini. Menurut dia, pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan tujuan agar para guru benar-benar mampu menerapkan ilmu mengejar yang dimilikinya untuk semua murid yang berasal dari berbagai lapisan. Terlebih saat ini setiap guru diwajibkan memiliki sertifikasi.

“Guru itu sekarang ini kan mendapatkan sertifikasi. Maka harus bisa mengajar seluruh lapisan murid baik itu murid yang pandai maupun tidak, karena selama ini kan guru seperti kurang tertantang untuk mengajar murid yang tidak pandai,” jelasnya.

Selain itu, ungkapnya, penerapan zonasi dilakukan juga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Asumsinya ketika penerapan zonasi dilakukan maka seorang pelajar dari Sleman misalnya tidak perlu naik kendaraan bermotor ke sekolah yang ternyata berada di Kota Jogja. Setidaknya ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas,” urai dia.

Yuli pun paham karena baru pertama kali dilaksanakan, maka sisten zonasi masih muncul ketidakberesan di sejumlah daerah. Meski begitu, dia pun berharap setidaknya bisa mengambil ceruk dari PPDB sistem zonasi itu.

“Ya secara tak langsung kami berharap ada harapan untuk mengambil murid-murid yang nantinya seandainya tidak bisa diterima di sekolah negeri karena sistem zonasi. Kami pastikan bahwa PKBM itu lulusannya juga bisa bersaing. Memang dulu kami dianggap nonformal itu sebagai pelengkap, penambah dan pengganti dari dunia pendidikan formal, tapi sekarang kami bisa menjamin bahwa PKBM itu menjadi pendidikan alternatif,” papar pria yang juga Ketua DPD FK PKMB Bantul dan Ketua 2 DPW FK PKBM DIY itu.

Menurut dia, di FKBM semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SMA dapat ditemui. Ijazah yang dikeluarkan pun setara seperti ijazah yang dikeluarkan dunia pendidikan formal pada umumnya. Untuk prestasi, dia menyebut PKBM Mandiri yang dipimpinnya pernah menjadi juara tiga nasional pada 2004 lomba PKBM serta mendapatkan penilain kinerja A PKMB se DIY.

“Di tempat kami mulai jenjang Kejar Paket A, B dan C semua itu ijazahnya setara dengan pendidikan formal. Belum lagi setiap murid dipastikan mendapatkan keterampilan karena kami memiliki banyak kegiatan pelatihan. Banyak kok lulusan kami yang diterima di perguruan tinggi negeri di DIY dan Jateng. Jadi tidak perlu risau untuk bergabung di PKBM,” tandas pria asli Bantul itu. 


(Gading Persada /CN19/SM Network)