• KANAL BERITA

Realisasi Belanja Langsung 2018 Dinilai Rendah

RAPAT PARIPURNA : Sejumlah Anggota DPRD mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)
RAPAT PARIPURNA : Sejumlah Anggota DPRD mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

KAJEN, suaramerdeka.com - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan menilai realiosasi belanja langsuing tahun 2018, jenis belanja modal realisasinya sangat rendah hanya teralisasi 77,02 persen dari alokasi, sementara jenis belanja pegawai, barang jasas realisasinya cukup tinggi yaitu 94,33 persen dan 87,81 persen.

"Rendahnya realisasi belanja modal tersebut tentu sangat disayangkan di tengah-tengah mendesaknya kebutuhan pemenuan infrastruktur dasar publik di masyarakat. Kami dari Fraksi PKB minta tanggapannya," kata juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Sabdo, dalam acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pelaksanaan APBD 2018, Senin (24/6).

Meningkatnya pendapatan selama dua tahun terakhir (2017-2018), kata juru bicara Fraksi PKB, Sabdo patut diapresiasi. Sebab pendapatan yang meningkat akan memberikan ruang fiskal yang semakin lebar, namun disisi lain naiknya pendapatan daerah tentu bebannya langsung maupun tidak langsung tertanggung oleh masyarakat berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Namun, lanjut dia, sayangnya naiknya beban masyarakat melalui kenaikan tren pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan alokasi yang memadai terhadap belanja modal atau investasi infrastruktur publik. "Kami minta penjelasan kepada bupati atas persoalan itu," katanya.

Berdasarkan data yang ada realisasi pendapatan retribusi izin trayek 2018 meningkat 12,43%, meskipun begitu realisasi pendapatan tersebut tidak memenuhi target. Pendapatan retribusi izin trayek pada 2018 terealisasi Rp 4,7 juta dari anggarannya senilai Rp 7,3 juta atau 64,82%.

Hal itu dikarenakan semakin berkurangnya kendaraan umum yang beroperasi karena tidak dapat bersaing dengan penyedia jasa transportasi berbasis online.

"Fraksi PKB minta penjelasan soal tanggapan dan peran pemerintah sebagai penengah antara transportasi konvensional dan penyedia jasa transportasi berbasis online," kata dia.

Dengan begitu, apabila terdapat peranan pemerintah persaingan antara transportasi konvensional dan berbasis online tidak menimbulkan efek negatif, melainkan mendorong keduanya menuju kemajuan yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat.


(Agus Setiawan/CN39/SM Network)