• KANAL BERITA

Kejari Temanggung Sita Aset BKK Pringsurat Rp 42 Miliar

Pengungkapan Dana Kasus Diklaim Terbesar se Indonesia

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Temanggung, Sabrul Iman memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Selasa (18/6) siang. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Temanggung, Sabrul Iman memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Selasa (18/6) siang. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung berhasil menyita sejumlah aset Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat, senilai kurang lebih Rp 42 miliar. Aset-aset yang disita tersebut merupakan agunan kredit macet, yang dikucurkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, milik ratusan nasabah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Temanggung tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Temanggung, Sabrul Iman mengungkapkan, dari kredit macet senilai Rp 42 miliar tersebut, sebagian kecil memang sudah dilunasi oleh para nasabah, sebelum masa penuntutan perkara terjadi. "Total nilai kredit yang dilunasi sejumlah nasabah tersebut, kurang lebih sebesar Rp 700 juta," beber dia, saat mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung, Fransiska Juwariyah, Selasa (18/6) lalu.

Lebih lanjut Sabrul menyebutkan, jumlah korupsi dan potensi uang yang berhasil diselamatkan, dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi BKK Pringsurat ini, merupakan yang terbesar yang pernah ditangani kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. “Aset agunan nasabah sebesar Rp 42 miliar ini setelah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap-red), jika tidak ditebus bisa kita lelang untuk dikembalikan ke negara,” bebernya.

Mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaan lelang seperti apa, dia menyebutkan semua akan menunggu perkara tersebut hingga inkrah. Karena pascaputusan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, kedua belah pihak menyatakan pikir-pikir. "Kejari Temanggung juga akan membentuk tim appraisal (penaksiran, pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment)-red) independen untuk menentu?kan nilai agunan yang disita," ujarnya.

Disebutkan, untuk agunan yang disita dari nasabah BKK Pringsurat ada berbagai macam wujudnya, antara lain, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor, tanah, rumah, bangunan dan lainnya. Hasil putusan sidang yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Antonius Wijantono, selain para terdakwa dijatuhi pidana penjara 11 tahun, Suharno dan Riyanto diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi, masing-masing sebesar Rp 1,2 miliar dan Rp 745 juta.

Menurut dia, laporan keuangan internal per 31 Desember 2017, BKK Pringsurat memperoleh dana Rp 115,534 miliar dari tabungan dan deposito masyarakat, dana antarbank, dan dana lainnya. Pemkab Temanggung memerintahkan dilakukan audit, karena mereka menduga terjadi manipulasi laporan keuangan, yang kemudian menemukan posisi kas BKK Pringsurat per 31 Desember 2017 hanya sebesar Rp 1,8 miliar.

Terdakwa Suharno dan Riyanto dinilai melakukan korupsi salah satunya memindahkan kelebihan dana likuiditas BKK Pringsurat ke Koperasi Intidana sebesar Rp 99 miliar. Kedua terdakwa menyimpan dana tersebut atas nama pribadi yang sebelumnya telah menjadi anggota. Mereka juga menaikkan bunga deposito hingga 24 persen, sehingga membebani operasional BKK Pringsurat. Padahal aturan direksi soal ekspansi kredit, kemampuan membayar bunga deposito hanya satu hingga 12 persen.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)