• KANAL BERITA

Serius! Judicial Review DBH Migas Blok Cepu

DISKUSI BLOK CEPU : Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Keuangan Dr Machfud Sidik saat berdiskusi dengan AMSB di gedung DPRD Blora. (suaramerdeka.com / Abdul Muiz)
DISKUSI BLOK CEPU : Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Keuangan Dr Machfud Sidik saat berdiskusi dengan AMSB di gedung DPRD Blora. (suaramerdeka.com / Abdul Muiz)

BLORA, suaramerdeka.com - Sejumlah elemen di Blora yang membentuk Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB) menyatakan serius berencana mengajukan gugatan judicial review UU No 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selama ini UU No 33/ 2004 menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dalam mengucurkan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) ke daerah, salah satunya DBH Migas Blok Cepu. AMSB menilai UU No 33/2004 tidak adil bagi masyarakat Blora. Sebab, meski Kabupaten Blora masuk wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu, namun sama sekali tidak mendapatkan DBH migas Blok Cepu.

Sementara kabupaten lain di Jawa Timur yang jauh dari Blok Cepu justru memperoleh DBH Migas Blok Cepu. DBH Migas diberikan kepada kabupaten/kota penghasil migas dimana mulut sumur migas berada dan daerah lain yang masih dalam satu wilayah provinsi dengan penghasil migas.

Kabupaten Bojonegoro yang wilayahnya terdapat mulut sumur migas Blok Cepu menerima DBH migas Blok Cepu per tahun lebih dari Rp 1 triliun. Sementara Blora tidak mendapatkan DBH migas Blok Cepu. ‘’Kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk Pemkab dan DPRD Blora dalam pengajuan judicial review ini,’’ ujar anggota AMSB Seno Margo Utomo.

AMBS terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti anggota DPRD, akademisi, profesional keuangan, LSM dan komponen lainnya. Mereka akan menggandeng sejumlah pakar untuk menyiapkan gugatan ke MK tersebut.

Pada Rabu (12/6) digelar diskusi di ruang pertemuan di gedung DPRD Blora bersama Ketua DPRD Blora Bambang Susilo menghadirkan beberapa pakar. Di antaranya Dr Machfud Sidik, mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan.

‘’Kami menyakini Kabupaten Blora akan bisa mendapatkan DBH migas Blok Cepu. Masih ada (kesempatan) dikabulkan, entah nanti dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan dana bagi hasil ini. Feeling saya di atas 50 persen,’’ kata Machfud Sidik saat diskusi.

Dia menegaskan, dibutuhkan stamina dan spirit untuk memperjuangkan DBH Migas Blok Cepu bagi Blora.  Dari pengalaman uji materi di MK, selama lima kali Machfud memenangkan tiga kali.’’Kami butuh kesiapan dari teman-teman di Blora ini menjaga stamina dan spirit.’’


(Abdul Muiz/CN26/SM Network)