• KANAL BERITA

TKN Sebut Argumentasi Tim Hukum Prabowo-Sandi Mudah Dipatahkan

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin mengaku siap menghadapi gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). TKN pun yakin gugatan tim Prabowo-Sandi akan mudah dipatahkan.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, 32 orang tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf dipersiapkan untuk sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di MK. Meski kubu Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait dalam gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke MK itu.

TKN Jokowi-Ma'ruf sangat siap jika diminta untuk memperkuat argumentasi yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Dari berbagai macam gugatan yang disampaikan dari pihak BPN, tentu banyak hal yang mudah kami patahkan. Misalnya soal data-data yang disampaikan adalah link berita. Itu saya kira kan sudah pernah dibahas dalam persidangan di Bawaslu," kata Ace, Kamis (13/6/2019).

Dia pun yakin mampu membuktikan tidak adanya penggelembungan suara yang menguntungkan pasangan 01. Hal tersebut berdasarkan pada form C1 sebagai bukti hasil perhitungan suara yang sah. 

"Artinya kalau pun mereka mau mengajukan gugatan seharusnya buktikan kepada kami bahwa selisih 16,9 juta itu ada bukti-bukti penggelembungan suara. Nah, pada titik inilah kami yakin dan optimis memenangkan dalam persidangan di MK," ujar politikus Golkar itu.

Sementara terkait posisi Kyai Ma’ruf Amin pada BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM), Ace kembali menjelaskan, Kyai Ma'ruf bukanlah Komisaris atau karyawan melainkan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, imbuh dia, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM) itu bukanlah BUMN sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ace pun meminta Tim Hukum BPN mempelajari terlebih dahulu sebelum melaporkan apa yang mereka sebut sebagai temuan baru berdasarkan UU Pemilu dan UU BUMN sehingga tidak terkesan mencari-cari kesalahan. "Jika sekarang dibawa dalam MK maka kami sudah sangat siap untuk adu data dan adu argumentasi tentang gugatan yang mereka sampaikan dalam persidangan MK," tegas Ace.


(Mahendra Bungalan/CN26/SM Network)