• KANAL BERITA

PPMAY Keberatan Malioboro Bebas Kendaraan 

Suasana Malioboro. (Foto : suaramerdeka.com/Sugiarto)
Suasana Malioboro. (Foto : suaramerdeka.com/Sugiarto)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Para pengusaha sekaligus pemilik toko di sepanjang Malioboro, Yogyakarta, yang tergabung dalam wadah Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), mengeluhkan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penataan kawasan Malioboro.

Penataan kawasan jantung kota tersebut dinilai mereka sepihak, karena sejak awal para pengusaha di kawasan itu sama sekali tidak pernah diajak 'rembukan'. Termasuk didalamnya kebijakan kendaraan bermesin tidak boleh melintas apalagi masuk Malioboro. 

''Kami baru diajak rembukan ketika proyek itu mau dikerjakan. Termasuk rencana atau wacana kawasan Malioboro bebas kendaraan bermesin, kami juga tidak diajak rembukan,'' kata Ketua PPMAY, Sadana Mulyana pada wartawan di Yogyakarta, kemarin.

Sebenarnya banyak permasalahan di Malioboro, masalah yang satu belum selesai sudah muncul masalah baru. Seperti rencana ataupun wacana Malioboro bebas kendaraan bermotor, jelas ini menyulitkan mereka pulang atau hendak keluar dari rumahnya.

''Kalau Malioboro bebas kendaraan bermotor, terus kami mau parkir dimana. Masak mau pulang ke rumah sendiri susah,'' katanya. ''Kami para pengusaha itu tinggal di atas toko, jadi bawah untuk toko lantai atas untuk tempat tinggal,'' tambah dia. 

Selain pembiaran ribuan pedagang kaki lima (PKL) yang menutup akses toko mereka. Oleh karena itu, kebijakan akan membebaskan Malioboro dari kendaraan bermotor juga dinilai merugikan mereka.

Menurutnya, para PKL mengelar dagangan melebihi batas aturan yang ada. Keberadaan mereka yang saat ini berjumlah lebih dari 3000, menyulitkan masyarakat masuk toko. Perbandingan antara jumlah PKL dengan toko beda jauh, jumlah toko hanya ada 200 toko.

Akibatnya, toko mereka jarang disambangi pembeli sehingga rugi sepanjang waktu. Bahkan penurunannya, menurut Sudana, hampir menyentuh 70 persen dibandingkan sebelum menjamurnya PKL pada medio akhir 1990-an.

Sementara terkait dengan rencana pemberlakukan area bebas kendaraan, PPMAY melihat hal itu akan merugikan semua pihak. Baik pedagang maupun pengunjung karena harus memarkir kendaraannya sangat jauh dari tempat yang dituju.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan itu juga akan menyulitkan para pemilik toko yang menjadi satu dengan hunian. Sebab jika ini diberlakukan, maka selain akses mereka ke toko akan semakin terbatas kalau tidak boleh dibilang sama sekali tidak bisa masuk maupun keluar dari rumahnya.

Oleh karena itu, PPMAY berharap kebijakan Malioboro bebas kendaraan dibatalkan. ''Kami sesungguhnya ingin bertemu dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengutarakan kesulitan yang kami alami,'' katanya.

Sementara, saat dikonformasi terpisah Wakil Walikota Haryadi Suyuti menyatakan, bahwa Pemkot Yogyakarta sepenuhnya akan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan atas dasar suka atau tidak suka.

Sedangkan soal rencakan pembebasan dari kendaraan bermotor, yang menurut rencana diujicobakan pada 18 Juni nanti. Haryadi minta para pengusaha bersabar dulu karena itu hanyalah ujicoba.

''Ini hanya mencoba saja dan melihat ada permasalahan apa saja yang muncul saat kebijakan rute baru ini diberlakukan nantinya secara permanen. Perlu beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum diterapkan,'' ujar Walikota. 


(Sugiarto/CN19/SM Network)