• KANAL BERITA

Warga Pertanyakan APBDes 2018

Sebuah keranda diletakkan warga di halaman balai Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, saat demo, Rabu (12/6).
Sebuah keranda diletakkan warga di halaman balai Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, saat demo, Rabu (12/6).

KLATEN, suaramerdeka.com - Warga Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan mendatangi kantor desa mempertanyakan kejanggalan realisasi APBDes tahun 2018. Warga menyebut rincian anggaran di baliho balai desa tidak sesuai dengan realisasi.

Dalam, aksi damai itu mulai pukul 08.00, waga membawa keranda, puluhan poster kecil dan satu poster besar berjalan menuju balai desa berjarak satu kilometer. Setiba di balai desa, warga meletakkan keranda di halaman samping balai desa.

Selanjutnya, perwakilan ditemui Kades Trunuh, Sumarwanto dan perangkat desa. Sejurus kemudian, Camat Klaten Selatan, Joko Hendrawan, Kapolsek AKP Suyadi dan perwakilan Koramil datang memediasi.

 Koordinator Gerakan Warga Trunuh Anti Korupsi, Anggun Nasir Salasa mengatakan kedatangan warga untuk klarifikasi lanjutan setelah perwakilan warga datang pada Senin (10/6). '' Sebelumnya kami diberikan lembar foto kopi. Kami mintakan penjelasan,'' katanya, Rabu (12/6).

Menurut Anggun, rincian anggaran di baliho balai desa tidak sesuai dengan realisasi. Anggaran rehab rumah tidak layak huni (RTLH) hanya Rp 60 juta menjadi Rp 130 juta, anggaran kantor Rp 20 juta, bantuan keuangan keagamaan, dana pembangunan sampai dana penyelenggaraan pemerintahan desa.

Khusus dana penyelenggaraan pemerintah desa total anggarannya Rp 499. 704.000. Rinciannya untuk penghasilan tetap dan tunjangan Rp 381,2 juta, operasional kantor Rp 61 juta, insentif dan tunjangan BPD Rp 41 juta, honor RT RW Rp 20,9 juta, honor lembaga desa Rp 2 juta, insentif KPMD Rp 5 juta. 

Untuk pengisian perangkat, kata Anggun, ada Rp 22, 1 juta, pengelolaan sistem informasi desa Rp 51, 2 juta dan kegiatan lain Rp 35, 7 juta.

Setelah dicek, ternyata antara jumlah dan rincian tidak sesuai. Jika dijumlah hampir Rp 600 juta, sedang pemerintah desa menulis Rp 499. 704.000. Selisih Rp 100 an juta itu sebuah kejanggalan.

Agus, warga lain mempertanyakan pengecoran jalan di Dusun Pule. Pemerintah desa menjelaskan panjang 110 meter dengan lebar tiga meter dan anggaran Rp 28 juta. '' Namun kami ukur panjangnya ternyata hanya 86,5 meter,'' jelasnya.

Kades Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Sumarwanto menjelaskan rincian APBDes yang dipasang adalah APBDes murni 2018. Setelah itu ada perbaikan di APBDes perubahan sehingga bisa dimungkinkan ada ketidaksesuaian rincian.

Dikatakan, untuk RTLH, awalnya diajukan enam rumah dengan dana APBD Klaten dan Provinsi masing-masing Rp 10 juta. Namun ternyata Pemkab mengalokasikan 10 rumah sehingga menjadi Rp 130 juta. Semua anggaran terealisasi dan ada laporan pertanggungjawabanya. 


(Achmad Hussain/CN34/SM Network)