• KANAL BERITA

Menkominfo dan Mendag Wakili Indonesia Bahas Pertukaran Data dalam Forum G20

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

TSUKUBA, suaramerdeka.com - Pemerintah Republik Indonesia mendorong pertukaran data dan informasi secara global berlangsung dengan persyaratan tertentu. Dalam Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20, inisiatif Data Free Flow with Trust (DFFT) yang diajukan oleh Jepang sebagai Presidency G-20, didukung Indonesia dengan memperhatikan kerangka legal masing-masing negara dan perlindungan data.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua hari itu Indonesia diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Mengenai pertukaran data antarnegara anggota G20, Menteri Rudiantara menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Jepang dalam DFFT.  Dalam DTTF diusulkan pertukaran data atau informasi untuk berbagai sektor yang berbeda secara global. Menurut Rudiantara, hal itu berpeluang menciptakan kegiatan ekonomi baru yang bernilai miliaran dolar AS.

"Dalam pertemuan teknis enam bulan terakhir, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif," paparnya dalam pertemuan yang berlangsung di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Sabtu (08/06/2019).

Menteri Kominfo menegaskan keberadaan data sebagai aset yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 berlangsung memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

"Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security," jelasnya.

Menteri Rudiantara menegaskan pertukaran data dan informasi secara global harus memperhatikan kerangka regulasi dan kebijakan pada setiap negara anggota G20. "Lebih jauh harus juga memperhatikan/menghormati legal frameworks, baik dalam negara anggota G20 maupun secara internasional dan harus hati-hati dalam memisahkan antara data pribadi dengan nonpribadi," tuturnya.

Menurut Menteri Rudiantara, usulan Indonesia mendapatkan dukungan negara-negara G20 yang memiliki penduduk banyak. "Counter proposal Indonesia banyak didukung oleh negara anggota G20, khususnya negara-negara yang penduduknya banyak," jelasnya seraya menyebut dukungan berasal dari China, India dan Arab Saudi.

 


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)