• KANAL BERITA

Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Perlu Dievaluasi

Remitansi Jalankan Perekonomian

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Remitansi yang dihasilkan para pekerja migran mampu menjalankan roda perekonomian. Berdasarkan data dari Bank Dunia, total remitansi pekerja migran Indonesia pada 2016 mencapai USD 8,9 miliar atau sama dengan Rp 118 triliun. Jumlah ini setara dengan satu dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Melihat potensi ini, pemerintah sebaiknya mengevaluasi pemberlakuan moratorium.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvinna Glorya mengatakan, remitansi yang dikirim ke desa-desa berdampak signifikan bagi pertumbuhan inklusif dan memberikan kesempatan bagi desa tersebut untuk berkembang. Melalui remitansi yang dikirimkan, para pekerja migran juga berkesempatan memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga dan berkontribusi bagi pembangunan desanya.

”Remitansi dari pekerja migran ini mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat pra sejahtera yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Uang remitansi digunakan untuk konsumsi rumah tangga, pendidikan, wirusaha dan juga untuk biaya kesehatan,” jelas Mercyta.

Melihat fakta tersebut, pemerintah sebaiknya meninjau ulang pemberlakuan moratorium pengiriman pekerja migran ke 19 negara Timur Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, remitansi yang dihasilkan dari wilayah Timur Tengah mencapai USD 2,9 miliar pada 2014. Diberlakukan sejak 2015, kebijakan ini menyebabkan kerugian besar hingga mencapai USD 3 miliar atau setara dengan Rp 37 triliun.

Mercyta mengatakan, dengan diberlakukannya kebijakan ini maka sama saja akan mendorong para calon pekerja migran untuk menempuh cara ilegal. Hal ini akan membuat mereka rawan menjadi korban perdagangan manusia atau berbagai bentuk kejahatan lainnya.

“Rekomendasi ini tidak semata hanya memikirkan keuntungan secara ekonomi. Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan prosedur dan sistem. Pemerintah harus membuat proses pendaftaran dan keberangkatan menjadi lebih sederhana dan mudah. Pemerintah juga harus meringankan beban ekonomi para calon pekerja migran dengan tidak menetapkan biaya yang terlalu tinggi untuk pendaftaran dan waktu pelatihan yang terlalu lama,” jelas Mercyta.

Dengan prosedur yang lebih sederhana dan tidak berbelat-belit, para calon pekerja migran diharapkan akan memilih jalan legal ketimbang ilegal. Hal ini juga akan memudahkan proses pengawasan dan monitoring selama mereka bekerja di negara tujuan dan hal ini juga turut memaksimalkan upaya perlindungan kepada mereka.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)