• KANAL BERITA

Jaksa Hadirkan Ahli Pidana UGM

Dugaan Korupsi Kasda Rp 21,7 M

suaramerdeka.com/Eko Fataip
suaramerdeka.com/Eko Fataip

SEMARANG, suaramerdeka.com - Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Edward Oemar Sharif, dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kas daerah (Kasda) milik Pemkot Semarang dengan terdakwa mantan Kepala UPTD Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dody Kristyanto.

Tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang, melalui ilustrasi kasus, menanyakan kepada ahli tentang unsur yang memenuhi dalam pasal 2 dan 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ahli juga menyatakan, perbuatan melawan hukum memiliki makna sangat luas. Hal itu bisa menyangkut materil maupun nonmateril, termasuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban.

"Misalkan ada personal banker di suatu bank. Namun, yang bersangkutan sudah tidak menjabat, tetapi masih berhubungan terkait penempatan dana, itu patut diragukan ada kerja sama," kata Edward memberikan keterangan dihadapan Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (22/5).

Menurut ahli, sesuatu yang tidak diatur dalam standar operasional prosedur, bukan berarti boleh dilakukan namun juga bukan berarti tidak boleh dilakukan.

Maka, ukuran lainnya adalah tindakan tersebut apakah patut atau tidak patut. Kemudian apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Pada sidang sebelummya terungkap, bukti setoran Kasda Pemkot Semarang yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berupa rekening koran dibuat ganda, yang mana salah satunya diketahui fiktif.

Mantan Kepala DPKAD, Yudi Mardiana mengatakan, selama ini untuk memastikan setoran tersebut tersimpan di bank, dia melihat bukti berupa rekening koran.

"Saya baru mengetahui rekening dobel pada saat penyidikan di kepolisian. Saya tidak tahu kalau selama ini rekening koran yang saya lihat itu ternyata palsu," kata Yudi memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi.

Rekening palsu tersebut dibuat oleh Diah Ayu Kusumaningrum, mantan Personal Banker Manager BTPN Cabang Semarang. Hal itu dilakukan agar seolah-olah, saldo Kasda Pemkot Semarang yang tersimpan di bank sesuai dengan rekening fiktif tersebut.

Dalam perkara ini, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan mantan Wali Kota sebelumnya, Sukawi Sutarip serta Soemarmo sempat dihadirkan di persidangan sebagai saksi.

Sementara itu, Dody Kristyanto didakwa jaksa penuntut umum tidak menyetorkan seluruh dana ke BTPN. Perbuatan tindak pidana dilakukan terdakwa bersama Diah Ayu pada kurun waktu 2008-2014.

Selama periode itu, tidak semua setoran tercatat pada bank. Terdapat selisih dana sekitar Rp 25,2 miliar, sedangkan nilai kerugian negara yang belum dapat dikembalikan mencapai Rp 21,7 miliar.

Adapun Diah Ayu lebih dulu divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama sembilan tahun pada 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara.


(Eko Fataip/CN42/SM Network)