• KANAL BERITA

Checkup Gratis Bisa 2 Kali Setahun

Calon pasien mendaftar pelayanan kesehatan di salah satu puskesmas.(suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)
Calon pasien mendaftar pelayanan kesehatan di salah satu puskesmas.(suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)

SOLO, suaramerdeka.com - Pemkot Surakarta meningkatkan kuota layanan general medical checkup (GMC) gratis bagi warga Solo. Jika sebelumnya warga maksimal bisa mendapat layanan laboratorium itu sekali setahun, kini maksimal bisa dua kali dalam setahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Siti Wahyuningsih menerangkan, peningkatan kuota pengecekan kesehatan di laboratorium puskesmas sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) No 27/2019 tentang Program Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan.

"Jadi sekarang masyarakat bisa mendapatkan layanan GMC paling cepat enam bulan sekali," kata Siti di ruang kerjanya, Selasa (21/5).

Penambahan kuota pemeriksaan gratis itu sebagai optimalisasi deteksi dini terhadap berbagai penyakit warga.

"Layanan pemeriksaan yang disediakan Pemkot adalah pemeriksaan laboratorium kimia darah. Mereka yang bisa mengaksesnya adalah penduduk ber-KTP Solo dan berdomisili di Solo, serta peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)," lanjutnya.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia 40 tahun ke atas juga bisa mendapatkan pelayanan serupa. Salinan kartu pegawai, tanda pengenal pegawai, atau surat keterangan dari atasan sebagai syarat manakala PNS ingin mengecek kondisi fisik mereka di laboratorium.

"Di luar kuota pemeriksaan dua kali setahun, warga juga tetap bisa mendapatkan layanan <I>medical checkup<P> gratis jika hasil diagnosis dokter atau pertimbangan medis membutuhkannya," kata Siti.

Di luar itu, menurut Siti, program pemeriksaan laboratorium gratis bagi ibu hamil dengan usia kandungan 3,6 dan 9 bulan tetap dilayani Pemkot.

"Bagi warga yang belum terdaftar JKN KIS, wajib melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan dengan masa tinggal di Solo minimal lima tahun," jelas dia.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menambahkan, surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengakses layanan tersebut lantaran Pemkot ingin memaksimalkan anggaran kesehatan dalam APBD.

"Jadi untuk warga ber-KTP Solo tapi berdomisili di luar kota, ya tidak bisa mendapatkan penggratisan layanan itu," tegasnya.


(Agustinus Ariawan/CN42/SM Network)