• KANAL BERITA

Tak Ingin Ditinggalkan, Sekolah Swasta Harus Benahi Kualitas

Untuk Dapat Bersaing dengan Sekolah Negeri

PILIHAN UTAMA: SMPN 3 Semarang termasuk salah satu sekolah yang menjadi pilihan utama dari masyarakat, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)
PILIHAN UTAMA: SMPN 3 Semarang termasuk salah satu sekolah yang menjadi pilihan utama dari masyarakat, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)

KEBERADAAN  sekolah swasta cukup membantu dalam menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Selama ini, orangtua selalu mencoba memilihkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka masih beranggapan bahwa rata-rata sekolah negeri masih ''lebih baik'' dibandingkan sekolah swasta.

Walaupun begitu, sebagian sekolah swasta masih dapat bertahan dengan memenuhi jumlah kuota siswa karena mampu memenuhi kualitas pendidikan yang baik. Sementara untuk sekolah swasta dengan kualitas pendidikan minimal, akan ditinggalkan masyarakat jika tidak mampu membenahi kualitasnya. Selain itu, biaya pendidikan juga seringkali menjadi pertimbangan lain dari masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri dibandingkan swasta.

"Tentunya, pemerintah harus mengevaluasi jika nantinya ditemukan ternyata ada sekolah yang sepi peminatnya atau kuota siswa tidak terpenuhi dengan baik. Untungnya, hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan seorang anak di Kota Semarang yang tidak bisa sekolah karena penerapan sistem zonasi sekolah,'' papar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, saat diminta keterangannya, Jumat (17/5).

Dia menambahkan, selama ini memang di beberapa daerah seperti Gunungpati dan Mijen masih ditemukan beberapa sekolah dengan jumlah siswa yang belum memenuhi kuota. Adanya input calon siswa di zonasi tersebut tidak imbang dengan jumlah sekolahnya, akibat keterbatasan.

"Selama ini, masyarakat yang mengeluhkan zonasi tidak jarang karena hanya melihat keberadaan sekolah negeri saja. Padahal masih ada sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan baik di zonasi tersebut. Alokasi menjadi tidak terpenuhi kalau hanya melihat faktor geografis saja. Maka, perlu adanya kebijakan khusus untuk kejadian kasuistik seperti ini," papar dia.

Rotasi

Selain itu, dia mengemukakan, perlu adanya rotasi kepala sekolah dan guru di berbagai sekolah. Hal ini dimaksudkan agar ada pemerataan mutu dan kualitas pengajaran pendidikan di setiap sekolah. Selain itu, agar jangan sampai ada lagi dikotomi sekolah favorit dan sekolah pinggiran.

"Saya pikir, penerapan sistem zonasi akan mulai terlihat hasilnya setelah tiga hingga lima tahun penerapannya. Sistem ini memang diberlakukan untuk mewujudkan persamaan kualitas pendidikan di setiap sekolah, baik SD maupun SMP," imbuh dia.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, Sutarto, menyatakan, peningkatan kualitas dan kompetensi guru telah dilakukan. Dipenuhi standarisasi guru melalui sertifikasi, ada pengembangan kurikulum, hingga pemberian bermacam-macam pelatihan. Ada perbandingannya diantara guru TK, SD, dan SMP. Sementara untuk siswa dengan kualitas di atas rata-rata, bis adilakukan pengembangan individual dengan pengayaan dan tugas khusus.

"Kami juga telah memberikan tunjangan profesi, agar guru meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan. Baik melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), maupun lewat Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain itu, para guru juga bisa sharing ilmu dan pengalamannya melalui forum-forum komunikasi guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Bagi guru yang telah mendapatkan pelatihan, diminta menularkan ilmunya agar disampaikan pada teman-temannya melalui proses diseminasi," ujar dia.


(Muhammad Arif Prayoga/CN26/SM Network)