• KANAL BERITA

Komisi D DPRD Panggil Disdikpora Temanggung

Klarifikasi Terkait Penerapan PPDB Zonasi

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabapaten Temanggung untuk memberikan keterangan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Pasalnya, kebijakan itu dinilai meresahkan sejumlah orang tua siswa.

Sekertaris Komisi D DPRD Temanggung, Elynawati mengaku, dasar pihaknya memanggil Disdikpora memang lantaran banyak masyarakat yang merasa resah dengan adanya sistem PPDB salah satunya jalur zonasi. Saat ini Disdikpora menerapkan tiga jalur proses PPDB tingkat sekolah menengah pertama (SMP), yakni jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orangtua.

“Masalah dari masyarakat macem-macem, ada anak yang PTK (penelitian tindakan kelas-red) tidak di terima, ada yang rumahnya satu kampung tapi skornya berbeda, ada yang ditolak dengan alasan tidak masuk Dapodik (Data Pokok Pendidikan-red) dan lain sebagainya. Maka dari itu dinas terkait kami panggil dan kami ajak diskusi,” ungkapnya.

Setelah melakukan pemanggilan dan diskusi, menurut dia, ternyata memang aturan yang sekarang berbeda dengan aturan tahu-tahun yang lalu. “Intinya, masalah-masalah tersebut timbul karena ketidakpahaman masyarakat, maka dari itu harus giat dilakukan sosialisasi. Masing-masing SD juga harus mengkoordinasi peserta didik dalam mendaftar,” beber dia.

Pihaknya menegaskan setiap kebijakan pasti ada plus, minusnya. Dengan sistem zonasi ini, dia melihat terdapat sisi positifnya. Di mana pemerataan jumlah peserta didik dapat diwujudkan. Karena dahulu banyak sekolah kekurangan murid sehingga untuk penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pun kecil.

Sementara untuk sekolah favorid dana BOS sangat besar. Tentu ini sangat timpang, tapi dengan sistem zonasi ini, sekolah-sekolah yang tadinya kekurangan siswa sekarang menjadi penuh. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan kedepan tidak ada stigma pemikiran antara sekolah favorit dan tidak favorit.

“Tapi kami juga sangat berharap, dengan semua sekolah sudah menjadi sekolah favorit ini, maka harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini agar kekecewaan masyarakat tidak bisa memilih sekolah-sekolah favorit terobati. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Disdikpora Temanggung,” bebernya.

Sementara itu, Sekertaris Disdikpora Temanggung, Ujiono menyebutkan, pertemuannya dengan Komisi D tersebut hanya sebatas menjelaskan bagaimana proses PPDB. “Ini memang suatu hal yang pertama, perubahan dari kemarin. Evaluasinya memang banyak masyarkat yang tidak paham, dan mereka ini menempuh jalur apapun untuk mengadu, termasuk kepada dewan,” terangnya.

Selama ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kepala-kepala sekolah di jenjang SD-SMP tentang proses PPDB tersebut. “Mungkin nanti akan kita lakukan sosialisasi yang lebih banya, dan nantinya akan ditandaskan lagi kepada kepala sekolah. Orangtua akan di undang oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman tentang PPDB ini,” jelasnya.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)