• KANAL BERITA

Diusulkan Pembentukan Indonesia-IFAD South South and Triangular

Foto: istimewa
Foto: istimewa

NADI, suaramerdeka.com – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto belum lama ini menjadi pembicara dalam Multilateral Meeting: Pertemuan Konsultasi International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Delegasi Negara Pasifik di Nadi, Fiji

“Di Indonesia-Pacific Forum, sebagai negara berkembang dan kepulauan, Pemerintah Indonesia menyadari terdapatnya sejumlah tantangan pembangunan yang sama dan dialami Indonesia dan negara-negara Pasifik. Beberapa isu yang mengemuka pada pertemuan tersebut adalah pengembangan masyarakat, pemuda dan pedesaan, ketahanan iklim, pengelolaan sumber daya pesisir," ujarnya.

Ditambahkan Arifin, pihaknya berharap dalam pertemuan dengan delegasi negara-negara Pasifik ini, dapat membahas area potensial yang dapat dikembangkan menjadi proyek atau kegiatan serta memilih area prioritas dalam beberapa tahun ke depan, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis untuk mengembangkan konsep dan desain yang lebih terperinci.

Area potensial yang menjadi fokus kerja sama ke depan adalah pembangunan kawasan pesisir, pedesaan dan pemuda, juga kemitraan publik dan swasta di sektor pertanian dan perikanan. Pertemuan multilateral meetingini difasilitasi IFAD sebagai tindak lanjut dari Indonesia-Pacific Forum pada 2017 lalu, yang diketuai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Direktur IFAD untuk Asia dan Pasifik.

Komitmen tersebut diperkuat pada Oktober 2018 dengan dilakukannya penandatanganan Letter of Intent antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Presiden IFAD tentang Knowledge Management, Policy Engagement, and Development Cooperation. Arifin mengatakan selain area potensial di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dapat berbagi praktik terbaik mengenai perencanaan dan penganggaran.

“Di Indonesia, kami merupakan institusi think tank utama dan garda terdepan di bidang perencanaan dan penganggaran. Kewenangan ini semakin diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, kami siap untuk berbagi praktik terbaik dan membantu negara Tonga, Kepulauan Solomon, ataupun Samoa untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), Pembangunan Rendah Karbon (PRK), maupunpertumbuhan ekonomi hijau baik ke dalam kebijakan, program, maupun dokumen anggaran,” jelasnya.

Indonesia juga berkeinginan memperkuat kerjasama dengan IFAD, salah satunya dengan benchmarking China-IFAD South-South and Triangular Cooperation Facility.

“Pemerintah Indonesia menyadari IFAD memiliki pengalaman dengan China dalam mengembangkan China-IFAD South-South and Triangular Cooperation Facility. Untuk itu, kami berkeinginan melakukan hal serupa untuk mengembangkan Indonesia-IFAD South South and Triangular Cooperation Facility, sehingga kita dapat memobilisasi lebih banyak sumber pendanaan dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan negara-negara Pasifik,” pungkasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)