• KANAL BERITA

Impor Bawang Putih Perlu Langkah Alternatif

Pemerintah Terbitkan Izin untuk Swasta

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Perizinan Impor (SPI) untuk bawang putih sebesar 100 ribu ton kepada tujuh perusahaan swasta pada 18 April yang lalu. Langkah ini patut diapresiasi karena merupakan alternatif dari opsi lain yang sebelumnya sempat disebutkan, yaitu penugasan impor kepada Bulog. Namun, momen penerbitan izin impor yang relatif sangat dekat dengan bulan puasa ini dikhawatirkan tidak akan efektif menurunkan harga komoditas tersebut pada bulan puasa nanti.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mendorong para importir dalam melakukan importasi bawang putih agar komoditas dapat sampai sebelum bulan Ramadhan tiba. Proses impor yang relatif panjang dikhawatirkan dapat menyebabkan bawang putih yang diimpor tidak bisa sampai di Indonesia tepat waktu.

"Apabila terdapat pasokan yang cukup, ditambah dengan usaha pemerintah untuk mengajak importir untuk juga melakukan operasi pasar, harapannya harga tidak akan bergejolak saat Ramadhan tiba. Bulan Ramadhan identik dengan kenaikan inflasi yang terjadi karena meningkatkan permintaan.” jelas Ilman.

Dalam rangka mengantisipasi potensi adanya kenaikan harga tersebut, usaha yang sudah dilakukan untuk mengajak importir untuk juga melakukan operasi pasar patut diapresiasi. Namun selain itu, hal ini dapat didukung dengan mempertimbangkan peluang melakukan impor khusus sebagai bentuk mitigasi dalam mencegah gejolak harga bawang putih.

"Saat ini importir bawang putih perlu melakukan wajib tanam sebanyak 5% dari kebutuhan impornya dalam rangka mencapai swasembada. Namun hingga saat ini, swasembada masih jauh dari jangkauan untuk bawang putih dan Indonesia masih menjadi importir bawang putih terbesar di dunia dengan nilai impor mencapai 582.900 ton,” tambahnya

Ketika program yang sifatnya mendorong produksi tidak bisa memberikan hasil produksi yang mencukupi secara instan, perlu dilakukan perlakuan impor khusus yang sifatnya sebagai bentuk mitigasi dari gejolak harga yang mungkin terjadi. Impor khusus yang sifatnya dilakukan pada saat-saat tertentu ini diharapkan bisa dilakukan tanpa menghadapi birokrasi yang menyulitkan, misalnya seperti wajib tanam tersebut. Karena sifatnya mitigasi, lanjut Ilman, pemerintah dapat terlibat untuk melakukan kalkulasi dari segi waktu importasi dan juga jumlah yang sekiranya diperlukan untuk meng-counter kenaikan harga yang tidak terkendali.

Pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, dari Bulog maupun swasta, untuk melakukan importasi tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan izin impor dan kekhawatiran impor akan membunuh petani lokal, peran satgas pangan dapat diperkuat untuk mengawasi importasi khusus ini.

"Kita harus mengakui bahwa produksi lokal belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga impor tetap harus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatiannya dalam mengeluarkan kebijakan. Namun ada kalanya, aturan-aturan tertentu dapat menghambat dilakukannya impor yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga diharapkan peluang adanya alternatif kebijakan impor khusus tanpa mengikuti regulasi berlaku yang memberatkan - seperti wajib tanam, dapat dilakukan terutama untuk yang sifatnya pencegahan gejolak harga,” tegasnya.
 


(Red/CN19/SM Network)