• KANAL BERITA

DPRD Wonosobo Menilai Pembuatan Buku Profil Kinerja Bupati Tak Etis

Meminta Dana Pengusaha Karaoke

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

WONOSOBO, suaramerdeka.com - DPRD Wonosobo menilai pembuatan buku profil kinerja bupati dan pemerintah daerah dengan meminta dana ke pengusaha karaoke sangat tidak etis dan ceroboh. Apalagi pekan ini Pemda barus saja menang atas gugatan penutupan karaoke dari Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo.

Ketua Komisi D DPRD Wonosobo yang membidangi pendidikan, Faizun menyampaikan, sudah seharusnya pembuatan buku kinerja bupati dan pemerintah daerah  di stop karena menjadi polemik di masyarakat.

”Diskominfo harus menghentikan pembuatan buku tersebut. Sangat tidak etis saat pemda bersengketa dengan pengusaha karaoke ada surat edaran,” katanya.

Dia menambahkan setelah pemilu mendatang pihaknya akan mengagendakan pemanggilan dinas komunikasi dan informatika untuk memberikan penjelasan terkait proses pembuatan buku.

Faizun menyatakan, jika ditemukan pemalsuan terhadap surat oleh pihak ketiga Diskominfo harus aktif melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang diajak kerja sama apalagi menurut dia informasinya ada keterlibatan wartawan abal-abal yang dengan bebas masuk ke OPD-OPD di pemerintah daerah.

”Harus selektif karena proyek buku tersebut membawa nama pemerintah. Diskominfo tidak boleh asal,” jelasnya.

Wartawan media online bernama Andika diduga terlibat dalam tindak pemalsuan surat dan permintaan dana terhadap sejumlah pengusaha karaoke dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Wonosobo. Nama jurnalis salah satu media yang berpusat di Lampung itu, muncul setelah Diskominfo melakukan klarifikasi dari tim pihak ketiga yang menggarap proyek tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Eko Suryantoro menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi di jajaran pemerintah daerah terverifikasi dugaan salah satu wartawan bernama Andika yang meminta sejumlah dana. Amplop kuning bupati juga dipalsukan dengan dicetak sendiri dan warnanya tidak seragam.

’’Ada nama salah satu wartawan yang menjadi dalang dan keliling membawa surat ke pengusaha karaoke. Setelah surat-surat kita klarifikasi, dalam rapat gabungan muncul dugaan oknum bernama Andika,’’jelasnya.

Oknum bernama Andika tersebut diduga aktif berkomunikasi dengan pengusaha karaoke dan memanfaatkan celah adanya konflik penutupan karaoke dan berujung di pengadilan. Dia bahkan aktif memproduksi pemberitaan ditolaknya gugatan asosiasi pengusaha karaoke Wonosobo (Asparaw) terhadap Pemerintah Kabupaten terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017, disikapi tegas oleh jajaran Satpol PP. Saat ini pihak Asparaw mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah akan terus melakukan upaya penertiban bagi tempat hiburan tak berijin yang nekat buka.

Modus operandi yang dilakukan, imbuhnya, surat-surat dari pemerintah daerah digandakan dalam jumlah puluhan lembar kemudian diedarkan sendiri tanpa sepengetahuan Diskominfo. Bahkan, menurutnya, surat tersebut diubah sendiri dengan scan tanda tangan dan hanya nomor surat yang dibuat serupa.


(Edy Purnomo/CN40/SM Network)