• KANAL BERITA

Penerbitan Dispensasi Nikah Ditekan

Antisipasi Perceraian

PIAGAM ZONA INTEGRITAS: Ketua PA Kelas I-B Ambarawa, Lelita Dewi menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Jumat (29/3) siang. (Foto suaramerdeka.com/Ranin Agung)
PIAGAM ZONA INTEGRITAS: Ketua PA Kelas I-B Ambarawa, Lelita Dewi menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Jumat (29/3) siang. (Foto suaramerdeka.com/Ranin Agung)

AMBARAWA, suaramerdeka.com - Pengadilan Agama (PA) Kelas I-B Ambarawa terus melakukan trobosan untuk menyikapi banyaknya permintaan dispensasi nikah yang masuk akhir-akhir ini. Karena menurut Ketua PA Kelas I-B Ambarawa, Lelita Dewi, yang mengajukan dispensasi tersebut cenderung didominasi kategori anak usia sekolah imbas pergaulan bebas.

“Barangkali itu yang menjadi catatan kami. Kami bersama MUI dan Pemkab Semarang sudah menjalankan beberapa langkah untuk menekan permintaan dispensasi nikah itu,” katanya, usai Deklarasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di PA Kelas I-B Ambarawa, Jumat (29/3) siang

Trobosan dalam hal ini sosialisasi serta penyuluhan hukum berkaitan dengan kematangan fisik dan psikologis untuk menikah hingga risiko pernikahan dini, lanjut dia, perlu diketahui masyarakat. Pasalnya, dengan maraknya permintaan dispensasi nikah maka berimbas pula pada maraknya warga yang mengajukan cerai di PA setempat. Dari catatannya, selama kurun waktu 2018 silam ada 79 orang warga pemohon dispensasi nikah.

“Apabila dirata-rata, setiap bulannya ada 10 permintaan dispensasi nikah. Di sisi lain apabila belum siap menikah, tentu nantinya terjadi konflik ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya baru satu tahun menikah sudah datang lagi ke PA untuk mengajukan cerai,” paparnya.

Ketika ditanya tentang tren angka perceraian di Kabupaten Semarang, Lelita Dewi menyebutkan, pun tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 2018 saja, terpantau ada 1.435 perkara yang ditangani pihaknya.

“Cukup tinggi, dan lebih banyak perceraian itu diajukan oleh pihak perempuan,” imbuh dia.

Di hadapan anggota Forkompimda dan perwakilan SKPD yang hadir, dirinya menandaskan, bila PA Kelas I-B Ambarawa mempunyai komitmen untuk menciptakan zona integritas, wilayah bebas korupsi, serta birokrasi yang bersih dalam melayani. Komitmen itu, dicanangkan dan berlaku di lingkungan lembaga tersebut, dari unsur pimpinan hingga tenaga honorer yang ada di sana.

“Untuk membentuk badan peradilan yang agung kita harus memberikan pelayanan yang prima bagi warga pencari keadilan,” tandas dia.

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Semarang, Jati Tri Mulyanto menuturkan, pihaknya menyambut baik apa yang dicanangkan oleh PA Kelas I-B Ambarawa. Menurut dia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tentu akan lebih efektif apabila dimulai dari diri sendiri.

“Mari kita dukung dan sukseskan pencanangan ini, agar kita mampu melayani masyarakat. Demi terciptanya pengembalian hak, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sisi objektifitas maupun akuntabilitas perlu dikedepankan,” tutur Jati.


(Ranin Agung/CN19/SM Network)