• KANAL BERITA

Pengistimewaan Impor Bawang Putih Bisa Jadi Pelanggaran

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kebijakan pemerintah mengistimewakan Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa kewajiban menanam 5% dari total volume impor dipandang hanya akan menimbulkan rente komoditas ini yang semakin besar. Hak konsumen untuk mendapat harga lebih murah pun dipertaruhkan. 

“Bawang putih itu apa harus semua diurusi pemerintah? Saya justru curiga kalau itu dilakukan pemerintah hanya motif rente-rente ekonomi,” kata peneliti INDEF, Sugiyono Madelan, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/3). 

Dia mengaku tidak setuju adanya diskresi terhadap BUMN secara umum, maupun Bulog secara khusus. Perlakuan istimewa terhadap BUMN membuat persaingan usaha menjadi rusak karena menepiskan kesempatan untuk mencari keunggulan komparatif dan kompetitif dari suatu komoditas atau produk. 

Pasalnya, kedua keunggulan tersebut baru bisa diperoleh apabila terjadi persaingan usaha yang sehat. Namun, adanya perlakuan spesial untuk BUMN seperti Bulog akan menghambat persaingan dengan swasta. 

Sebaliknya, ini bisa menguntungkan pihak tertentu, jika kemudian Bulog menggamit pihak lain sebagai perpanjangan tangan.

“Nanti kan swasta yang tidak leluasa mendapatkan impor kan belinya juga dari Bulog. Termasuk yang dulu-dulu kan juga begitu,” ujarnya. 

Sugiyono pun mengingatkan diskresi kepada Bulog ini sangat bisa mendapatkan protes keras dari dunia internasional. Pasalnya, hal yang sama pernah terjadi.  Jelang reformasi Bulog sempat mengurusi berbagai impor komoditas.  World Trade Organization pun melakukan protes keras sehingga ujungnya Bulog hanya ditugasi mengurusi komoditas-komoditas penting untuk hajat hidup orang banyak, seperti beras dan gula. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani mengingatkan, penugasan kepada Bulog jangan sampai membuat monopoli terhadap impor komoditas ini terjadi. Swasta juga mesti mendapat kesempatan yang serupa dan adil. 

“Supaya harga itu juga bisa kompetitif,” ungkapnya. 

Di sisi lain, ia menyayangkan adanya kabar, swasta terkesan dihambat dalam impor bawang putih ini. Mengingat RIPH untuk impor bawang putih oleh swasta banyak yang belum keluar. Tidak hanya untuk bawang putih, ia melihat adanya kesan yang sama terhadap cara Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan izin impor bagi komoditas lain. 

“Selalu begitu. Terjadi di komoditas jagung juga begitu,” keluhnya. 

Ketua APINDO Anton J Supit juga mengharapkan agar tidak semua kebijakan yang strategis diberikan kepada BUMN, karena jika peran swasta dikecilkan akan mempengaruhi sistem perekonomian bangsa. 

“Semestinya kita harus melihat bahwa tidak semua harus dilakukan oleh BUMN. Swasta harus diberikan peran juga. Kalau perlu dilelang saja, siapa yang paling mampu, paling murah, paling cepat, dan paling berkualitas," kata Anton.

Di sisi lain, DPR kembali menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan impor bawang putih oleh Bulog. 

“Hari ini banyak pengusaha gulung tikar dan merampingkan perusahaannya karena pemerintah tidak berpihak pada peran swasta, tetapi lebih berperan pada BUMN. Saatnya BUMN yang bergerak di impor tidak perlu masuk lagi di situ karena mengecilkan peran swasta kedepan,” kata Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar, di kesempatan berbeda.

Nasril menduga ada yang aneh dari kebijakan impor 100 ribu ton ke Bulog. “Setahu saya Bulog gak punya kemampuan finansial untuk melakukan hal seperti ini. Jadi bisa saja cukongnya si a tapi pelakunya si b. Ini yang kita pelajari,” tukasnya.  

Untuk itu, Nasril meminta Menteri Pertanian jangan memberikan rekomendasi impor ke Bulog begitupun dengan Kementerian Perdagangan. 

Sementara itu berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga bawang putih memang bervariasi. Di beberapa daerah harga bawang putih memang sudah menembus Rp40 ribu ke atas. Namun di kawasan barat Indonesia, harga komoditas yang satu ini masih berkisar Rp24—30 ribuan.


(Kartika Runiasari/CN39/SM Network)