• KANAL BERITA

MUI Pusat: Golput Haram

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Prof Noor Achmad. (suaramerdeka.com/dok)
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Prof Noor Achmad. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Golput haram. Itu bagian keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Sebuah forum yg dihelat oleh MUI di Padangpanjang. Dihadiri 1.000an ulama se Indonesia. Demikian paparan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Prof Noor Achmad, Sabtu (23/3).

Menurutnya, keputusan itu relevan dimunculkan lagi. Terlebih dalam waktu dekat akan ada hajat nasional. Tanggal 17 April akan digelar pemilihan Presiden dan Wakilnya, Wakil Rakyat di DPRD dan DPR, serta DPD.

"Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sebuah ikhtiar dlm berbangsa dan bernegara. Ajang resmi memilih pemimpin. Bagi umat Islam, memilih pemimpin  berarti menegakkan imamah(kepemimpinan) dan imarah(pemerintahan). Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut, bahwa Kepemimpinan merupakan tugas kenabian. Dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia (hirasatu ad-din wasiyasatu ad-dunya)," kata Noor Achmad.

Dia menambahkan, para ulama bersepakat, memilih pemimpin hukumnya wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah as-Syar'iyah menegaskan: kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban besar dlm agama. Karena tidak akan tegak urusan agama atau urusan dunia tanpa kekuasaan.

"Oleh karena itu, memilih pemimpin yang dapat membawa tugas-tugas tersebut hukumnya wajib. Siapa itu? Jawabnya adalah pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya(amanah), aktif dan aspiratif(tabligh), serta mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat.

Jika memilih pemimpin itu wajib, maka datang ke TPS saat Pemilu utk menggunakan hak pilih juga menjadi wajib. Dalam sebuah Kaidah Fiqh disebutkan: lil wasaail hukm al-maqashid dan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Intinya, kalau adanya kepemimpinan itu wajib, maka sarana untuk mendapat pemimpin itu juga  wajib.

Dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib.

Maka dari itu, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama halnya kita melalaikan kewajiban memilih pemimpin. Itu artinya, kita juga tidak ikut andil dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.


(Red/CN40/SM Network)