• KANAL BERITA

Penunjukan Bulog Impor Bawang Putih Harus Dievaluasi

BAwang Putih / Istimewa
BAwang Putih / Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai penugasan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog tanpa wajib tanam menimbulkan perlakuan yang bukan saja tidak adil bagi importir, tapi juga sangat merugikan petani. 

Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mendesak penugasan Bulog untuk melakukan impor 100.000 ton bawang putih dievaluasi. Alasannya, kebijakan itu berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli. 

Menurutnya, Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendirian. Pemerintah juga harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli.

"Kalau begini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," kata Darori, di Jakarta, Kamis (21/3).

Selain itu, Darori melanjutkan, DPR akan mempertanyakan kepada Menteri Pertanian terkait jadwal panen raya bawang putih. Dia mengkhawatirkan penunjukkan Bulog untuk melakukan impor komoditas bawang putih malah merugikan petani lokal.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin menambahkan penunjukan impor bawang tanpa kewajiban tanam merupakan pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 juncto 24 tahun 2018. Disebutkan, terdapat kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam lima persen dari volume yang didapat dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). 

“Melanggar dong. Ngapain dibuat peraturan kalau itu dilanggar. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada,” tegasnya. 

Ia mengatakan tujuan diterbitkannya Pementan No 38 itu bagus dan baik untuk para petani. Setidaknya, dengan adanya kebijakan itu para petani terakomodir. Tidak merasa dianaktirikan oleh pemerintah.

“Jangan sampai yang impor ini merugikan petani,” ujar dia. 

Karena kebijakan ini merugikan petani, ia mendesak agar Menteri Perdagangan tidak memberikan izin atas impor bawang putih ini.

“Kita minta Menteri Perdagangan dan Bulog jangan menyetujui izin impor kalau tidak ada bukti penanaman. Itu saja kuncinya, " tandasnya.

Di sisi lain, dari segi politik, kebijakan ini juga tak populis. Dikhawatirkan, kekecewaan petani bisa berimbas kepada elektabilitas Presiden Jokowi di pemilu presiden April ini. Apalagi, petani adalah salah satu basis massa Jokowi.

“Jangan melakukan kebijakan yang salah kaprah jelang pemilu karena akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Apalagi hampir sebagian pemilih Jokowi adalah petani. Mereka diayomi. Dijaga. Kalau perlu diuntungkan. Jangan dirugikan. Kalau dirugikan akan berbalik arah dan ini akan merugikan pak Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin. 

Ujang mengingatkan, berdasarkan berbagai survei yang ada, pemilih Jokowi berasal dari kalangan menengah ke bawah seperti petani. Sementara, melihat dari sisi politik kebijakan impor terhadap elektabilitas Presiden Jokowi.  

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi juga mengatakan kebijakan impor kepada Bulog ini tidak pro terhadap kepentingan dan nasib petani.

“Kebijakan ini tidak pro ke petani. Petani bawang sepertinya ditinggalin,” ungkap dia.

Karena tidak menguntungkan petani sama sekali, Uchok mendesak agar kebijakan impor harus dibatalkan secepatnya.


(Kartika Runiasari/CN42/SM Network)