• KANAL BERITA

Komisi V Sesalkan Kerusakan Habitat Hutan di Indonesia

Bambang Haryo Soekrtono (Foto suaramerdeka.com/dok)
Bambang Haryo Soekrtono (Foto suaramerdeka.com/dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan.

Menurut Bambang, dalam Undang-Undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah untuj merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan social untuk 7juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektare untuk masa konsesi 30 tahun.

Menurut Bambang, itu adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari 3.5 triliun pada 2012 menjadi 7,8 triliun di 2019. "Pemerintah seakan akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban Negara, sekarang ini ada 7 juta orang, untuk 14 juta hektar dimasa 30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial," katanya, Jumat (15/3).

Sementara itu, akibat kerusakan hutan ekosistem satwa di Kawasan hutan akibat rambahan hutan dari kebijakan kehutanan social menjadi tidak bisa melangsungkan hidup lantaran di bantai secara membabi buta karena dianggap hama.

"Seperti kematian orang hutan akibat tembakan 76 peluru senapan angin yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh maret 2019 yang masih mempunyai anak dalam kondisi kritis akibat syok melihat ibunya akhirnya mati. Kejadian ini berkali-kali di tahun 2018 diwilayah Kalimantan tengah dan menurut data peneliti, dikatakan 100 ribu orang utan di Indonesia telah mati mengenaskan

Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan seisinya dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara juga salah didalam pengangkatan Menteri yang mempunyai disiplin ilmu pertanian bertolak belakang dengan kehutanan. 


(ER Maya/CN19/SM Network)