• KANAL BERITA

Kembangkan Ekonomi Digital, Pemerintah Seharusnya Optimalkan Pendidikan Vokasi

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital harus diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, sebaiknya pemerintah juga turut mengoptimalkan peranan pendidikan vokasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital yang memadai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerjasama banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan juga industri. Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus mampu mengidentifikasi potensi daerahnya agar bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum dan industri yang ada di daerah tersebut. Terkait pengembangan ekonomi digital yang diharapkan mampu menyentuh semua sektor, pemerintah daerah juga sebaiknya memiliki perencanaan yang matang soal pengembangan fasilitas SMK yang mendukung kegiatan praktek para siswa.

"Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktek dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri," ungkap Indra.

Idealnya, SMK memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat / teknologi terbaru untuk memudahkan mereka melakukan workshop. Workshop akan sangat membantu mereka untuk bisa mempraktekkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

"Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi *demand* industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri," jelas Indra.

Penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisasi dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

Pemerintah daerahlah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini, karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)