• KANAL BERITA

60 BPR di Jateng DIY Belum Mempunyai Minimal Modal Inti 

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Jawa Tengah dan DIY Dedy Patria saat menjadi pembicara dalam pelatihan dan gathering wartawan OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY di Bandung, Jumat (22/2). (Suaramerdeka.com /Cun Cahya)
Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Jawa Tengah dan DIY Dedy Patria saat menjadi pembicara dalam pelatihan dan gathering wartawan OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY di Bandung, Jumat (22/2). (Suaramerdeka.com /Cun Cahya)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY mencatat ada sekitar 60 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari 304 BPR  yang belum mempunyai modal inti yang ditentukan yakni Rp 3 miliar.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Jawa Tengah dan DIY Dedy Patria mengatakan dari 60 BPR ada sebagian yang sudah menyampaikan action plan yang akan melakukan setor modal, akuisisi maupun marger.

"Dan kemungkinan ada sekitar dibawah lima BPR yang sangat sulit untuk memenuhi persyaratan modal inti," katanya saat menjadi pembicara dalam pelatihan dan gathering wartawan OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY di Bandung, Jumat (22/2).

Modal inti minimal tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 5 /POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum  dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat  ditetapkan sebesar Rp 6 miliar dengan ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 miliar 
paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. 

Dan BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

"OJK akan mengumpulkan pemegang saham BPR se-Jawa Tengah dan DIY untuk melihat solusi untuk bisa memenuhi syarat tersebut," ucapnya.

Dedy menjelaskan jika BPR yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut akan ada sanksi yakni penurunan tingkat kesehatan, larangan membuka kantor dan jaringan, oembatasan penyaluran dana dan lain sebagainya.

" kalau sanksi ini dijalankan pelan-pelan mematikan banknya karena semua dilarang, sehingga kita tidak ingin sanksi ini diterapkan namun kita upayakan solusi dari awal," jelasnya. 


(Cun Cahya/CN42/SM Network)