• KANAL BERITA

155 Hektare Wilayah Kota Pekalongan Masih Kumuh

Foto: suaramerdeka.com/Trias Purwadi
Foto: suaramerdeka.com/Trias Purwadi

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Masih ada sekitar 155 hektare wilayah di Kota Pekalongan merupakan daerah kumuh. Lahan kumuh seluas 155,82 ha itu tersebar di 13 kelurahan dari seluruh Kota Batik. Oleh karenanya, tahun 2019 akan mendapatkan dana hibah dari pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, Maspujantoro mengatakan itu saat pelatihan peningkatan kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), di ruang Jetayu.

Pelatihan yang diikuti 216 pengurus BKM se-Kota itu dibuka oleh Asisten Administrasi, Agust Marhaendayana dengan menghadirkan narasumber Rusmani Budiharjo dari Bappeda, Nusron (Wakil Ketua Komisi C DPRD). Anggoro Ary Wibowo (DPMPPA) dan Ketua Komisi C DPRD setempat, Sudjaka Martana.

Maspujantoro menjelaskan, 13 kelurahan yang memiliki daerah kumuh itu adalah tersebar di empat kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Pekalongan Utara ada tujuh kelurahan yakni Kelurahan Kandang Panjang dengan wilayah kumuh seluas 20,36 ha, Panjang Baru (33,47), Bandengan (20,19), Panjangwetan (11,04), Krapyak (10,34), Padukuhan Kraton (22,03), dan Degayu (0,17 ha).

Kemudian Kecamatan Pekalongan Barat meliputi Pasirkratonkramat (19,08) dan Kelurahan Tirto (3,22). Selanjutnya Kecamatan Pekalongan Timur adalah Kelurahan Klego (1,89) dan Poncol (7) serta Kecamatan Pekalongan Selatan  meliputi Banyurip ((6,23) serta Jenggot (0,8)

Menurut dia, tahun 2019 ini, setiap kelurahan akan diberikan dana hibah baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat. Namun, dana hibah dari Pusat hanya diberikan khusus untuk kelurahan yang daerahnya masih kumuh.

Oleh karena itu, peran BKM ini penting dalam mengambil kebijakan di kelurahan untuk pelaksanaan pembangunan yang ditentukan  melalui usulan pada Musrenbangkel.

Dia mengatakan, mayoritas peserta pelatihan ini merupakan pengurus baru di BKM sehingga perlu dilatih mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan program-program kelurahan termasuk pengurangan angka kemiskinan agar peran BKM dan LPM di kelurahan dapat berjalan optimal.

Asisten Administrasi Setda Agust Marhaendayana mengatakan pendampingan dan pelatihan bagi kelembagaan kelurahan sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat di Kota Pekalongan.

Agust berharap para pengurus BKM dapat menjalankan tugasnya sesuai pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan, dalam bekerja, mereka lebih transparan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan fisik maupun nonfisik.


(Trias Purwadi/CN41/SM Network)