• KANAL BERITA

Lahan Reklamasi Tanjung Bonang Diukur, Sewa Bakal Diterapkan

UKUR LAHAN REKLAMASI : Inspektorat Kabupaten Rembang melakukan pengukuran terhadap lahan reklamasi yang berada di komplek Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke, sebagai dasar pembayaran sewa bagi pihak yang memanfaatkan. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
UKUR LAHAN REKLAMASI : Inspektorat Kabupaten Rembang melakukan pengukuran terhadap lahan reklamasi yang berada di komplek Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke, sebagai dasar pembayaran sewa bagi pihak yang memanfaatkan. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Inspekorat Kabupaten Rembang melakukan pengukuran atas lahan hasil reklamasi yang berada di komplek Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke. Pengukuran lahan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemkab Rembang atas rekomendasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng kepada Bupati.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Fahrudin menyatakan, latar belakang dari pengukuran lahan reklamasi pelabuhan ini berawal dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti.

Selain itu, juga ada pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga belum dilakukan tindak lanjut. Atas kondisi di pelabuhan itu Kejati Jateng menerima aduan dari masyarakat.

Berlatar belakang aduan tersebut, pada akhirnya Kepala Kejati Jateng memberikan rekomendasi kepada Bupati Rembang untuk melaksanakan hasil pemeriksaan terkait dengan sewa pemanfaatan lahan oleh badan hukum atau perorangan.

“Yang mengukur bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi dari Inspektorat. Kami hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan, yang mana Bapak Bupati diperintahkan membuat kebijakan bagi badan hukum atau perorangan yang memanfaatkan lahan Hak Pengelolaan (HPL) untuk membayar sewa sesuai aturan,” terang Fahrudin.

Sementara itu, Ketua Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo mengungkapkan pengukuran lahan akan dijadikan dasar perhitungan untuk memungut biaya sewa terhadap pihak-pihak yang mengaku investor. Selama ini mereka dianggap telah memanfaatkan areal pelabuhan tanpa alas hak yang jelas.

Menurut Bambang, pungutan sewa tersebut merupakan bentuk pengembalian kerugian negara yang disebabkan penguasaan dan pemanfaatan area pelabuhan oleh perusahaan yang mengaku sebagai investor secara sepihak dan tanpa izin.

Bambang mengingatkan pengukuran dan pungutan sewa tersebut mestinya bukan melegalkan kesalahan yang dilakukan para investor sebelumnya. “Jangan sampai hal ini menjadi upaya rekayasa untuk melegalkan kesalahan dan untuk memberikan pengakuan terhadap nilai investasi mereka,” katanya.

Ia meminta, setelah pungutan sewa dilakukan Pemkab harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang mengaku sebagai investor secara sepihak dan tanpa izin di area pelabuhan.

“Kalau dulu mereka dinilai menimbulkan kerugian negara, sudah seharusnya aktivitas mereka dihentikan. Pengelolaan pelabuhan harus segera diserahkan kepada BUP PT. PRK, sesuai rekomendasi LHAO BPKP Perwakilan Jateng,” tandasnya.


(Ilyas al-Musthofa/CN41/SM Network)