• KANAL BERITA

Pengendalian Impor Jagung Sebabkan Potensi Kerugian Hingga Rp 52,16 Triliun

Foto: Daulatdesa
Foto: Daulatdesa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah telah mengendalikan impor jagung untuk kebutuhan domestik. Sayangnya, kebijakan ini justru berdampak negatif dengan adanya potensi kerugian (potential lost) hingga Rp 52,16 triliun.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menyatakan penurunan impor jagung akibat kebijakan pemerintah justru membuat impor gandum sebagai subtitusi pakan ternak meningkat.

Dia menyatakan berdasarkan analisa keuntungan dan kerugian sepanjang 2016-2018, biaya yang dihasilkan dari kebijakan pengendalian impor jagung terdiri dari tiga aspek. Pertama, impor gandum pakan tercatat sebesar Rp28,58 triliun, kedua terjadi kenaikan harga pakan sebesar Rp63 triliun, ketiga subsidi benih dan pupuk untuk menggejot produksi jagung sebesar Rp8,4 triliun. Total dalam periode tersebut cost yang dikeluarkan sebesar Rp99,98 triliun.

Kemudian dari sisi keuntungan, pengendalian impor jagung menghemat impor sebesar Rp33,12 triliun. Ditambah peningkatan pendapatan petani jagung sebesar Rp14,7 triliun, maka total beneft yang dihasilkan menjadi sebesar Rp47,82 triliun.

“Kesimpulannya, kebijakan pengendalian impor jagung (stop impor jagung) yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian, telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp52,16 triliun sepanjang 2016-2018,” paparnya dalam diskusi “Data Jagung yang Bikin Bingung” yang diselenggarakan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) dan Lembaga kajian Visi Teliti Saksama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/2).

Yeka menjelaskan selama periode 2013-2018, impor jagung rata rata memang menurun sebesar 13,8% per tahun. Namun, selama periode 2013-2018 impor gandum pakan rata rata mengalami peningkatan sebesar 296,5% per tahun.

Sementara itu Peneliti Utama Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama Nanug Pratomo menambahkan, berdasarkan hasil kajiannya, produksi pakan jagung masih akan mengalami defisit sampai 2029 untuk memenuhi permintaan domestik. Apalagi, produksi jagung domestik tidak mampu mengejar kebutuhan jagung secara mandiri karena permintaan yang terus meningkat.

Diakuinya, tren impor jagung memang sejauh ini mengalami tren penurunan. Namun, sebetulnya, terutama untuk sektor jagung olahan, beberapa tahun terakhir ini justru ada tren kenaikan.

Sekretaris Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui, data yang akurat menjadi penting untuk dasar pengambilan kebijakan dalam masalah pangan strategis seperti jagung ini. Pemerintah menyadari, jika keputusan yang diambil mengakibatkan harga yang terlalu tinggi, yang dirugikan adalah peternak, yang itu juga komponen masyarakat. Namun, di sisi lain, kalau harga terlalu rendah, juga akan merugikan pihak produsen yakni petani jagung.

“Sebenarnya hampir semua komoditi pangan strategis, yang harus dijaga adalah kepentingan dari sisi produsen, petani, dan dari sisi konsumen, masyarakat. Pengambilan kebijakan harus menyeimbangkan kepentingan tadi dan ini tidak mudah, pasti ada kepentingan yang berbeda, antara yang mewakili pihak konsumen dan produsen,” jelasnya.


(Kartika Runiasari/CN41/SM Network)