• KANAL BERITA

Lima Minimarket Baru Terancam Tutup

Salah satu minimarket baru di Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Wawan Hudiyanto)
Salah satu minimarket baru di Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Wawan Hudiyanto)

TEGAL, suaramerdeka.com - Lima minimarket baru di Kota Tegal terancam ditutup karena belum mengantongi rekomendasi izin resmi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal.

Menurut Kepala Dinkop UKM dan Perdagangan, Khaerul Huda, pihaknya sudah melayangkan surat teguran kedua kepada manajemen minimarket yang langsung ditembuskan ke kantor pusat. Upaya tersebut sebagai bentuk peringatan tegas dan terakhir agar pihak manajemen menuntaskan semua kelengkapan perizinan.

"Kami memberikan batas waktu 14 hari kepada pihak manajemen minimarket untuk segera menyelesaikan semua perizinan termasuk rekomendasi izin dari Dinkop UKM dan Perdagangan," tegasnya.

Dia mengemukakan, lima minimarket yang terancam ditutup, yaitu di Jalan Gajahmada, AR Hakim, Halmahera, Cipto Mangunkusumo dan di Jalan Kolonel Sudiarto.

Sanksi tegas penutupan, mengacu pada Perda Kota Tegal Nomor 6/2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Bahkan, Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 21/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Tegal Nomor 6/2017 mengatur larangan dan sanksi terkait mekanisme perizinan minimarket.

Selain itu, pihaknya sudah menyampaikan laporan kepada Wali Kota Tegal untuk menggelar koordinasi terkait kelanjutan nasib minimarket yang belum berizin tersebut. "Kami terus mengimbau, kepada semua pengelola dan manajemen untuk tetap menutup minimarket dan jangan beroperasi sebelum perizinan tuntas," katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Perdangan dan Pengembangan Produksi, Wineksi Dwi Prabandani menambahkan, dalam rincian ketentuan Perda Kota Tegal Nomor 6/2017 dan Perwal Nomor 21/2018 mengatur sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi manajemen sebelum membangun minimarket baru.

"Rinciannya, jarak antarminimarket dengan pasar tradisional harus 500 meter dan harus mengantongi rekomendasi izin dari hasil studi kelaikan lapangan," katanya.


(Wawan Hudiyanto/CN40/SM Network)